KONFERENSI NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA III (KN APHTN-HAN) 

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ke III telah sukses diselenggarakan pada tanggal 6-9 Desember 2024 di Hotel Novotel, Balikpapan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintah, serta mahasiswa dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. 

Dengan tema  “Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara” konferensi ini bertujuan untuk menggali dan mendiskusikan perkembangan terbaru serta tantangan dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara di era digitalisasi dan globalisasi. Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan praktik hukum di Indonesia, konferensi ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik dalam penerapan hukum tata negara dan administrasi. Berdasarkan tema tersebut, maka akan dibagi dalam 6 (enam) Panel, dengan judul masing-masing, sebagai berikut:

Panel Hukum Tata Negara
1.  Efektivitas dan Optimalisasi Lembaga Pemerintah
(Kementerian Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non  Kementerian dan Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah, serta isu lainnya)
2.   Reformulasi Sistem Hukum Perundang-undangan sebagai Evaluasi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Kelembagaan, Partisipasi publik, Tata kelola legislasi pusat dan daerah, serta isu lainnya)  
3. Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
(Kemandirian Penyelenggara Pemilu, Lembaga Penyelenggara Pemilu Tetap dan Ad Hoc dan Model Rekrutmen) 
Panel Hukum Administrasi Negara
1.  Evaluasi, Rekonseptualisasi dan Revitalisasi Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Keputusan/Tindakan pemerintahan, Diskresi, Penyalahgunaan wewenang, Kompetensi PTUN, Good Governance, serta isu lainnya) 
2.  Penegakan Hukum Administrasi Negara Sektoral : Hukum Jaminan Sosial, Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(Aspek Regulasi, Kelembagaan, Pencegahan Fraud, Penegakan Sanksi dan Pengawasan) 
3. Penegakan Hukum Administrasi Negara Sektoral 
(HAN sektor Lingkungan, HAN sektor Pertambangan/Migas, HAN sektor Pertanahan, HAN sektor pendapatan negara, Hukum Perizinan, Kepegawaian, Ketenagakerjaan, serta isu lainnya) 
Panel Internasional: 
1.  The Development of Democratization in Indonesia: Challenges and Opportunities from the perspective of Constitutional and Administrative law

Dengan Panel-Panel ini, maka masing-masing penulis (baik dari kalangan akademisi maupun peneliti), dapat memilih salah satu tema sebagai kajian dalam tulisannya.

Current Issue

Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)
View Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)

APHTN HAN mengadakan kembali Konferensi Nasional APHTN-HAN pada tanggal 6-9 Desember 2024 di Hotel Novotel, Balikpapan, dengan tema "Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara". Momentum ini dimaksudkan untuk mempertemukan para ahli, pemikir, penulis, maupun peneliti dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Adapun para peneliti akan dibagi dalam Panel Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Panel Internasional.  Konferensi Nasional APHTN HAN yang akan diselenggarakan ini merupakan Konferensi Nasional APHTN HAN ke 3. Sebelumnya Konferensi Nasional APHTN HAN 2022 diselenggarakan di Bali, kemudian Konferensi APHTN HAN 2023 diadakan di Batam.  Setidaknya ada 6 Panel nantinya yang akan didiskusikan dalam Konferensi APHTN HAN, dan masing-masing isu akan dibahas secara mendalam. 

Published: 2024-12-31

HAN PANEL 1 EVALUASI, REKONSEPTUALISASI DAN REVITALISASI UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPUTUSAN/TINDAKAN PEMERINTAHAN, DISKRESI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI)

  • A New Interpretation of the Opposing Theory in State Administrative Court Decisions

    Tri Cahya Indra Permana, Ahmad (Author)
    1 - 26
    DOI: https://doi.org/10.55292/1hdg9924

  • Rejuvenasi Kebijakan yang Responsif dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan

    Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia (Author)
    27 - 54
    DOI: https://doi.org/10.55292/14xgmw09

  • Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

    Bita Gadsia Spaltani (Author)
    55 - 78
    DOI: https://doi.org/10.55292/dt3r3350

  • Dirancang Untuk Gagal: Problematika Penataan Diskresi Di Indonesia

    Despan Heryansyah (Author)
    79 - 114
    DOI: https://doi.org/10.55292/yyxmqb91

  • Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

    Firdaus Arifin, Harri Tri Ramdhani (Author)
    115 - 148
    DOI: https://doi.org/10.55292/evaza559

  • Diorama: Kekosongan Fungsi Pemerintahan Di Bidang Perencanaan (Evaluasi Satu Dekade implementasi “Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan” dalam UU Administrasi Pemerintahan)

    Mohamad Rifan, Dyah Kemala Hayati (Author)
    149 - 186
    DOI: https://doi.org/10.55292/6cjthd51

  • Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

    Muhammad Adiguna Bimasakti (Author)
    187 - 208
    DOI: https://doi.org/10.55292/6fgdqt22

  • Rekonseptualisasi Tindakan Pemerintah Yang Dapat Digugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Acaranya

    Nunuk Nuswardani (Author)
    209 - 242
    DOI: https://doi.org/10.55292/bna0fz54

  • Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi

    Rena Yulia, Duke Arie Widagdo (Author)
    243 - 264
    DOI: https://doi.org/10.55292/jvs1v935

  • Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif

    Siti Kotijah (Author)
    265 - 282
    DOI: https://doi.org/10.55292/mgtn2553

  • Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang

    Edi Pranoto, Raudhina Oktia Ayu (Author)
    283 - 308
    DOI: https://doi.org/10.55292/11cjb836

  • Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital

    Sarjiyati, Jundiani, Ernu Widodo, Taufiq Yuli Purnama (Author)
    309 - 348
    DOI: https://doi.org/10.55292/8mfp2r66

  • Penggunaan Sarana Hukum Administrasi Negara dalam Menyikapi Ketidakpastian Penerapan Norma Keputusan Fiktif Positif

    Wafia Silvi Dhesinta Rini , Clarisa Permata Hariono Putri (Author)
    349 - 382
    DOI: https://doi.org/10.55292/k9ehx312

  • Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan  Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?)

    Elita Rahmi (Author)
    383 - 410
    DOI: https://doi.org/10.55292/0phqg305

  • Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

    Jemmy Jefry Pietersz (Author)
    411 - 430
    DOI: https://doi.org/10.55292/maarpt29

  • Konsep Penerapan Diskresi Inovatif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

    Rahmat Saputra (Author)
    431 - 476
    DOI: https://doi.org/10.55292/fv07ty56

  • Evaluasi Implementasi dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern

    Isnawati (Author)
    477 - 500
    DOI: https://doi.org/10.55292/cnqkrk57

HAN PANEL 2 PENEGAKAN HAN SEKTORAL: HUKUM JAMINAN SOSIAL, SATU DEKADE KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (ASPEK REGULASI, KELEMBAGAAN, PENCEGAHAN FRAUD, PENEGAKAN SANKSI, DAN PENGAWASAN)

  • Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial

    Ernu Widodo, Jundiani, Dudik Djaja Sidarta, Afrashani Salsabila Zata Mazaya (Author)
    1 - 38
    DOI: https://doi.org/10.55292/trxkvd44

  • Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan: Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

    Fatkhul Muin (Author)
    39 - 76
    DOI: https://doi.org/10.55292/87afgy93

  • Implikasi Hukum Terhadap Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan

    Nuribadah (Author)
    77 - 108
    DOI: https://doi.org/10.55292/wyajww10

  • Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang

    Siti Kunarti, Tedi Sudrajat (Author)
    109 - 144
    DOI: https://doi.org/10.55292/20tcvj28

  • Reformulasi Perlindungan Pengemudi Online Melalui Pembayaran Iuran Jaminan Sosial

    Sonia Ivana Barus (Author)
    145 - 178
    DOI: https://doi.org/10.55292/xcpx3623

HAN PANEL 3 PENEGAKAN HAN SEKTORAL: HAN SEKTOR LINGKUNGAN, HAN SEKTOR PERTAMBANGAN/MIGAS, HAN SEKTOR PERTANAHAN, HAN SEKTOR PENDAPATAN NEGARA, HUKUM PERIZINAN, KEPEGAWAIAN, KETENAGAKERJAAN

  • Implikasi Hukum Penghapusan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

    Ardiansyah (Author)
    1 - 36
    DOI: https://doi.org/10.55292/ycb62s96

  • Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Muh. Ramadhansyah Prasetia, Muhamad Fitra Rahman (Author)
    37 - 70
    DOI: https://doi.org/10.55292/3efwen66

  • Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

    Cakra Arbas (Author)
    71 - 102
    DOI: https://doi.org/10.55292/0aatge03

  • Merancang Ulang Desain Lembaga Keberatan Pajak Sebagai Kuasi Peradilan Yang Independen

    Elam Sanurihim Ayatuna (Author)
    103 - 132
    DOI: https://doi.org/10.55292/760m2383

  • Hukum Administrasi Negara Sebagai Primum Remidium: Ratio Legis Pengaturan Disiplin Pns Atas Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

    Firna Novi Anggoro (Author)
    133 - 166
    DOI: https://doi.org/10.55292/qmdy6s14

  • Fallacy Orientation in Environmental Administrative Sanctions: A Democracy And Environmental Justice Perspective

    I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, Annisa Fianni Sisma (Author)
    167 - 202
    DOI: https://doi.org/10.55292/jxw8sa89

  • Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan

    I Made Walesa Putra, Putu Gede Arya Sumerta Yasa (Author)
    203 - 240
    DOI: https://doi.org/10.55292/y090b678

  • Quo Vadis Implementasi Early Retirement PLTU Batu Bara Di Era Pemerintahan Prabowo Gibran: Peluang Dan Tantangan

    Irine Handika, Amanda Megawati Soestika, Desak Putu Risma Widyantari (Author)
    241 - 276
    DOI: https://doi.org/10.55292/83pxk675

  • Transformasi Hukum Administrasi Untuk Melindungi Genetik Tanaman Dalam Menghadapi Dampak Iklim

    Noor Tri Hastuti, Jundiani, Ernu Widodo, Seto Cahyono (Author)
    277 - 306
    DOI: https://doi.org/10.55292/fm1gs031

  • Politik Hukum Pembangunan Kawasan Food Estate: Tantangan Dan Problematika Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Masyarakat

    Rajab Ahirullah (Author)
    307 - 360
    DOI: https://doi.org/10.55292/0j1n3k58

  • Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

    Syahwal, Rofi Wahanisa, Eko Mukminto (Author)
    361 - 390
    DOI: https://doi.org/10.55292/4xxsf817

  • Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia

    Anak Agung Gede Agung Indra Prathama (Author)
    391 - 400
    DOI: https://doi.org/10.55292/jqxezg43

  • Aspek Hukum Dan Rasio Kebutuhan Jumlah Satpol PP Sebagai PPNS Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kabupaten Kutai Kartanegara)

    Hairan, Poppilea Erwinta, Erna Susanti, K. Wisnu Wardana, Deny Slamet Pribadi, Rini Apriyani (Author)
    401 - 434
    DOI: https://doi.org/10.55292/b74r0m89

  • Penetapan Kelas UPTD Kepelabuhan Tengkayu 1 Tarakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Kepelabuhan Terintegrasi

    Poppilea Erwinta, Hairan, Erna Susanti (Author)
    435 - 472
    DOI: https://doi.org/10.55292/3me6n531

  • Peran Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Menanggulangi Bencana Ekologis Buatan Manusia Di Indonesia

    Jundiani , Ernu Widodo, Noor Tri Hastuti, Athaya Ulya Azzahra Dawwas Sabrina (Author)
    473 - 510
    DOI: https://doi.org/10.55292/1123kv34

  • Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)

    Tommy Putra Zumita (Author)
    511 - 528
    DOI: https://doi.org/10.55292/9mq8qd13

  • Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat

    Jaga Rudi (Author)
    529 - 564
    DOI: https://doi.org/10.55292/0jx4fa95

INTERNATIONAL PANEL : THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIZATION IN INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW

  • The Legal Challenges to Implement Treaties in The Democratic State: A Contextual of Indonesia

    Arum Anggraeni Maulida , Afriansyah Tanjung (Author)
    1 - 26
    DOI: https://doi.org/10.55292/1asw2329

  • The Impact of Constitutionalism and Social Justice on Protection Employment: A Lesson from Asean Country

    Abdul Kadir Jaelani, Reza Octavia Kusumaningtyas, Willy Naresta Hanum (Author)
    73 - 100
    DOI: https://doi.org/10.55292/wx4a0h35

  • Development of Democratization on Indonesia Through Administrative Court

    Bibianus Hengky Widhi Antoro (Author)
    101 - 122
    DOI: https://doi.org/10.55292/0xkdaz62

  • Trends and Challenges of Asymmetrical Regional Head Election System in Indonesia

    Basuki Kurniawan , Jati Nugroho, Dea Widianti Rahmatika (Author)
    123 - 156
    DOI: https://doi.org/10.55292/jx94f507

  • Digital Democracy in Indonesia: Challenges and Opportunities for Generation Z Political Participation

    Devi Yulida, Vita Cita Emia Tarigan (Author)
    157 - 180
    DOI: https://doi.org/10.55292/xc0cb160

  • The Legal Vacuum of Foreign Relations Law: Democracy on International Law Implementation in Indonesia

    Kartini Eliva Angel Tampubolon, Arum Anggraeni Maulida (Author)
    181 - 204
    DOI: https://doi.org/10.55292/p71fr953

  • The Expanding Democracy Way for Indigenous Papuans As Regional Government Actors (Lessons Learned From Affirmative Policy Concerning “The Special Autnomy Seats” In The Regional People's Representative Councils In Papua, Indonesia)

    Rozi Beni (Author)
    205 - 230
    DOI: https://doi.org/10.55292/n5q8h582

  • Eco-Democracy: Advancing Sustainable Governance Through Green Politics

    Zico Junius Fernando, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rengga Kusuma Putra (Author)
    231 - 272
    DOI: https://doi.org/10.55292/1n487593

  • Eradicating Online Gambling in Indonesia: Reinforcing The Role of Digital Sovereignty and Content Moderation In Cyberspace

    Asrul Ibrahim Nur, Sholahuddin Al Fatih, Bagus Hermanto (Author)
    273 - 302
    DOI: https://doi.org/10.55292/a5rt2c28

  • Liaison of The Judicial Commission: A Bridge of Justice For The Regions

    Muhammad Imam Nasef , Ahmad Sabirin (Author)
    27 - 72
    DOI: https://doi.org/10.55292/3v00e808

HTN PANEL 1 REFORMULASI SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (JENIS PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN REGULASI, PROSES LEGISLASI, LEGISLASI PUSAT DAN DAERAH)

  • DAMPAK PENGESAHAN UU NO 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN UU NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP STABILITAS KEUANGAN NEGARA

    Ahmad Wildan Sukhoyya (Author)
    1 - 16
    DOI: https://doi.org/10.55292/dhnewa92

  • EFEKTIFITAS WAKIL MENTERI NEGARA SEBAGAI PEMBANTU  PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

    Andryan (Author)
    17 - 50
    DOI: https://doi.org/10.55292/wvd1tv71

  • AMBIGUITAS KELEMBAGAAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG DIGABUNGKAN

    Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro (Author)
    51 - 96
    DOI: https://doi.org/10.55292/fgwg8n26

  • Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan

    Kristian , Satriya Nugraha (Author)
    97 - 122
    DOI: https://doi.org/10.55292/q8qvar02

  • Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah

    Laurensius Arliman Simbolon (Author)
    123 - 148
    DOI: https://doi.org/10.55292/ypp92681

  • Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan

    Ratna Herawati , Aditya Andela Pratama, Fifiana Wisnaeni (Author)
    149 - 164
    DOI: https://doi.org/10.55292/hs133582

  • Dekontruksi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

    Retno Mawarini Sukmariningsih , Mashari, Agus Wibowo (Author)
    165 - 182
    DOI: https://doi.org/10.55292/j7trpd04

  • Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada Pemerintahan Baru: Dampak dan Tantangan dalam Sistem Pemerintahan

    Rosita Indrayati (Author)
    183 - 216
    DOI: https://doi.org/10.55292/scv78849

  • Menteri Dalam Sistem Presidensiil (Fenomena Ketua Umum Partai Politik Sebagai Menteri: Akomodir Kepentingan Atau Penundukan Partai Politik Pada Presiden)

    Yahya Ahmad Zein (Author)
    217 - 238
    DOI: https://doi.org/10.55292/xmekp522

  • Efektivitas Dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Ke Tujuh: Joko Widodo

    Dewi Krisna Hardjanti (Author)
    283 - 316
    DOI: https://doi.org/10.55292/h4csb423

  • Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi: Justifikasi Pelaksana Corruption Risk Analysis

    Marcelino Ceasar Kishan (Author)
    317 - 352
    DOI: https://doi.org/10.55292/j142nr29

  • Larangan Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik: Upaya Menjaga Marwah Lembaga Negara

    Nia Kania Winayanti, Muhammad Sigit Ismail (Author)
    353 - 372
    DOI: https://doi.org/10.55292/v507gf74

  • Catatan Kritis Implementasi Hubungan Kementerian Dengan Pemerintah Daerah

    Rizki Emil Birham (Author)
    373 - 398
    DOI: https://doi.org/10.55292/9tdrz991

  • Hukum vs Netizen: Tata Kelola Lembaga Komdigi Dalam Penegakan Demokrasi Pancasila Di Era Konvergensi Media

    Siti Fatimah , Aisyah Rukmi Widowati (Author)
    399 - 424
    DOI: https://doi.org/10.55292/9hd1hw28

  • Rekonstruksi Sistem Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah

    Galang Asmara (Author)
    435 - 476
    DOI: https://doi.org/10.55292/94r4n846

  • Pergeseran Konsep Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

    Riawan Tjandra (Author)
    477 - 506
    DOI: https://doi.org/10.55292/hw800w44

HTN PANEL 2 PENATAAN REGULASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILU, LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU TETAP DAN AD HOC DAN MODEL REKRUTMEN)

  • Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

    Abdul Razak, Zulkifli Aspan (Author)
    1 - 22
    DOI: https://doi.org/10.55292/nj810e31

  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya

    Eka NAM Sihombing (Author)
    23 - 50
    DOI: https://doi.org/10.55292/a5av9g75

  • Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Di Negara Demokrasi

    Ekawestri Prajwalita Widiati (Author)
    51 - 76
    DOI: https://doi.org/10.55292/5ezarv67

  • Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

    Harry Setya Nugraha , Alfian, Novita Fitriani (Author)
    77 - 106
    DOI: https://doi.org/10.55292/vrrsqy14

  • Problematika Pembentukan Peraturan oleh Lembaga Peradilan

    Hufron , Syofyan Hadi (Author)
    107 - 140
    DOI: https://doi.org/10.55292/xd1hh750

  • Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)

    Lita Tyesta Addy Listya Wardhani , Luthfi Hafidz Rafsanjani (Author)
    141 - 162
    DOI: https://doi.org/10.55292/h54ew802

  • Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

    Lutfil Ansori (Author)
    163 - 196
    DOI: https://doi.org/10.55292/9wn3gh67

  • Dinamika Pendekatan Legislasi Dan Regulasi Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ius Constituendum Perundang-Undangan Indonesia

    Jimmy Zeravianus Usfunan , Bagus Hermanto (Author)
    197 - 234
    DOI: https://doi.org/10.55292/bnfgen89

  • Gagasan Penerapan Regulatory Guillotine Berbasis Ai Untuk Reformasi Regulasi Dan Harmonisasi Undang-Undang Di Indonesia

    Mirza Nasution , Geofani Milthree Saragih (Author)
    235 - 262
    DOI: https://doi.org/10.55292/pn43b757

  • Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah

    Rahmat Ferdian Andi Rosidi (Author)
    263 - 280
    DOI: https://doi.org/10.55292/exc9s233

  • Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Berbasis Keadilan Yang Mensejahterakan Dalam Pencegahan Korupsi (Perspektif Politik Hukum Carry Over dalam UU No 15 Tahun 2019)

    Rodiyah , Ratih Damayanti, Tri Sulistiyono, Asyaffa Rizqi Amandha (Author)
    281 - 318
    DOI: https://doi.org/10.55292/4j9s3020

  • Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

    Rudy , Rika Septiana, Yusdiyanto, Candra Perbawati, Chaidir Ali (Author)
    319 - 354
    DOI: https://doi.org/10.55292/x0gant41

  • Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif

    Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan (Author)
    355 - 382
    DOI: https://doi.org/10.55292/2thnr771

  • Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Di Era Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran

    Ahmad , Teguh Satya Bhakti (Author)
    383 - 410
    DOI: https://doi.org/10.55292/m6sk9913

  • Menakar Constitutional Moment Terhadap Wacana Perubahan UUD NRI 1945 Dan Konstitusi Ekonomi

    Luna Dezeana Ticoalu (Author)
    411 - 446
    DOI: https://doi.org/10.55292/24pwdx11

HTN PANEL 3 EFEKTIVITAS DAN OPTIMALISASI LEMBAGA PEMERINTAH (KEMENTERIAN NEGARA, LEMBAGA NON STRUKTURAL, LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH)

  • Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024

    Adrian Faridhi, Mexsasai Indra (Author)
    1 - 32
    DOI: https://doi.org/10.55292/gbxvq994

  • Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum

    Agus Riewanto, M. Zaki Zafran SR (Author)
    33 - 60
    DOI: https://doi.org/10.55292/g8gb0z09

  • Implikasi Distribusi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Berbagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan

    Ahmad Siboy (Author)
    61 - 96
    DOI: https://doi.org/10.55292/2gs1vv83

  • Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Tentang Sistem Noken

    Elias Hence Thesia (Author)
    97 - 130
    DOI: https://doi.org/10.55292/jyrmj650

  • Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan/Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah/Negara Dengan Kontestasi Elektoral

    Gunawan A. Tauda (Author)
    131 - 160
    DOI: https://doi.org/10.55292/79e0n270

  • Konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: Perluasan Makna Demokratis Dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah

    Helmi Chandra SY (Author)
    161 - 196
    DOI: https://doi.org/10.55292/a2b1se52

  • Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah

    Jamaludin Ghafur (Author)
    197 - 240
    DOI: https://doi.org/10.55292/20v0na07

  • Dilema Antara Proporsional Terbuka dan Tertutup Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial

    M.Iwan Satriawan, Dian Ferricha (Author)
    241 - 262
    DOI: https://doi.org/10.55292/tmjpny46

  • Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak

    Muhamad Sadi Is (Author)
    263 - 294
    DOI: https://doi.org/10.55292/fx24k697

  • Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian

    Muhammad Erfa Redhani, Sri Hastuti Puspitsari (Author)
    293 - 330
    DOI: https://doi.org/10.55292/g1j6h193

  • Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

    Muhammad Helmi Fahrozi, Syifa Silvana, Aisyah Nurhalizah (Author)
    331 - 400
    DOI: https://doi.org/10.55292/yybq7m45

  • Penataan Pengaturan Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Prespektif Konsep dan Putusan Pengadilan)

    Supriyadi (Author)
    401 - 430
    DOI: https://doi.org/10.55292/mm732f95

  • Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU

    Utang Rosidin (Author)
    431 - 462
    DOI: https://doi.org/10.55292/ed4jd656

  • Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

    Zulfikar Putra, Ridwan Umpi (Author)
    463 - 494
    DOI: https://doi.org/10.55292/ezrt0491

  • Perihal Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menggunakan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan Yang Menguntungkan Atau Merugkan Salah Satu Pasangan Calon

    Andi Syahwiah A. Sapiddin, Al Rhega Caesar Grestiano Kolang, Hartono Tasir Irwanto (Author)
    495 - 512
    DOI: https://doi.org/10.55292/egbq2935

  • Penataan Regulasi Pemilihan Umum Melalui Proses Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Di Indonesia

    Elidar Sari, Arif Rahman (Author)
    513 - 532
    DOI: https://doi.org/10.55292/52b7g247

  • Desain Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis Dan Masif Di Era Demokrasi Digital

    Kamal Fahmi Kurnia (Author)
    533 - 560
    DOI: https://doi.org/10.55292/ewy3ae04

  • Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK

    Lahmuddin Zuhri, Putu Sekarwangi Saraswati (Author)
    561 - 592
    DOI: https://doi.org/10.55292/smcchk07

  • Tantangan BAWASLU Dalam Menegakkan Pengawasan PEMILU

    Yulianti (Author)
    593 - 608
    DOI: https://doi.org/10.55292/f39jy547

  • URGENSI MEMFORMAT ULANG REGULASI PEMILU DI INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI

    Zainal Arifin, Emi Puasa hadnayani (Author)
    609 - 656
    DOI: https://doi.org/10.55292/r3fefy13

  • Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik Dalam Pemilu: Mengurai Persinggungan Peradilan Etik Dengan Peradilan Administrasi

    Fathul Hamdani, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis (Author)
    657 - 698
    DOI: https://doi.org/10.55292/xn8y0y32

  • Gagasan Penataan Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Menuju Negara Hukum Indonesia yang Demokratis

    Daulat Nathanael Banjarnahor (Author)
    699 - 722
    DOI: https://doi.org/10.55292/w7j3k257
View All Issues