EVALUASI KEWENANGAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING

Abstract

Peningkatan jumlah pelanggaran hukum oleh WNA di Indonesia menunjukkan pentingnya pengawasan keimigrasian yang efektif dan terkoordinasi. Latar belakang masalah ini berakar pada kemudahan akses masuk bagi WNA, baik melalui kebijakan bebas visa kunjungan maupun visa on arrival, yang di satu sisi mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan terhadap WNA, serta sejauh mana koordinasi lembaga penegak hukum, khususnya dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan pengawasan keimigrasian telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pelanggaran keimigrasian dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi koordinatif Tim Pengawas Orang Asing, integrasi data lintas lembaga, serta digitalisasi sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga kedaulatan negara.