PEMBENTUKAN DANA ABADI PERTAMBANGAN: KAJIAN LEGAL ATAS PENGELOLAAN DIVIDEN BUMN SEKTOR MINERBA DALAM KERANGKA SOVEREIGN WEALTH FUND
DOI:
https://doi.org/10.55292/0gap9g45Keywords:
Danantara, Dana Abadi Pertambangan, Dividen BUMN Sektor Minerba, Sovereign Wealth FundAbstract
Pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terjadi perubahan fundamental terkait pengelolaan dividen BUMN yang semula merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam rangka mengelola pendapatan negara dari sumber daya energi tidak terbarukan dan menjamin distribusi manfaat untuk mewujudkan keadilan lintas generasi, muncul gagasan untuk membentuk dana abadi pertambangan dari dividen BUMN sektor Mineral dan Batubara (Minerba) oleh Danantara dalam kerangka Sovereign Wealth Fund (SWF). Tulisan ini membahas tiga permasalahan utama, meliputi: (1) kesesuaian; (2) implikasi; serta (3) peluang, tantangan, dan strategi dalam pembentukan dana abadi pertambangan dari pengelolaan dividen BUMN sektor Minerba oleh Danantara. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa: Pertama, secara legal-normatif, Danantara memiliki legitimasi untuk mengelola dividen BUMN sebagai dana abadi sesuai prinsip dan karakteristik SWF yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat lintas generasi; Kedua, Pembentukan dana abadi ini membawa dampak pada stakeholder utama, yakni BUMN sektor Minerba, pemerintah, dan masyarakat yang secara umum menyebabkan restrukturisasi fiskal, pergeseran orientasi BUMN, peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan tata kelola dan akuntabilitas publik yang memadai; Ketiga, terdapat berbagai peluang dan tantangan dari aspek kepastian hukum, gejolak fiskal, tata kelola kelembagaan, serta mekanisme pengawasan, sehingga diperlukan strategi konsolidatif dan konstruktif untuk memastikan tercapainya tujuan yang dikehendaki dari pembentukan dana abadi ini.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
All articles published in Proceeding APHTNHAN are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).
This license allows others to:
-
Share. copy and redistribute the material in any medium or format
-
Adapt. remix, transform, and build upon the material
Under the following terms:
-
Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
-
NonCommercial. You may not use the material for commercial purposes.
-
ShareAlike. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
More details about this license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Authors retain the copyright of their work and grant Proceeding APHTNHAN the right of first publication with the work simultaneously licensed under the CC BY-NC-SA 4.0 license.
