PENATAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA MENUJU DEMOKRASI BERKELANJUTAN

Abstract

Penelitian dengan judul; “Penataan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Menuju Demokrasi Berkelanjutan” bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Kondisi Proses  Pemilihan Umum dan Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur pasca Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025?Bagaimana Proses Sengketa Pemilihan Umum dan Peilihan  Suara Ulang Gubernur dan wakil gubernur Propinsi Papua?  Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur status, yang  hendak dikemukakan adalah kecocokan antara aturan hukum dengan norma hukum. hasil penilitian menunjukan  bahwa: (1) Propses pemilihan umum dan pemilihan suara ulang calon gubernur dan wakil gubernur tidak berjalan baik, hal ini disebabkan karena adanya intevensi, dari Panitia adhock (PPS dan PPD), intersvensi dari Pejabat tingkat pusat-ketingkat daerah, dan Intervensi dari aparat keamana (TNI-Polri) untuk memenangkan salah satu pasangan calon. (2).adanya perilaku menyimpang dari mahkamah konstitusi yang mengabaikan putusan PTUN, dan MA terkait obyek sengketa yang di layangkan matius-Aryoko calon gubernur no urut 02. Berdasarkan hasil penelitian maka yang saran adalah mengendepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan public dan bersikap indenpenden antara pihak penyelenggara dan aparat penegak hukum.