KONFERENSI NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA III (KN APHTN-HAN) 

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ke III telah sukses diselenggarakan pada tanggal 6-9 Desember 2024 di Hotel Novotel, Balikpapan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintah, serta mahasiswa dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. 

Dengan tema  “Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara” konferensi ini bertujuan untuk menggali dan mendiskusikan perkembangan terbaru serta tantangan dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara di era digitalisasi dan globalisasi. Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan praktik hukum di Indonesia, konferensi ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik dalam penerapan hukum tata negara dan administrasi. Berdasarkan tema tersebut, maka akan dibagi dalam 6 (enam) Panel, dengan judul masing-masing, sebagai berikut:

Panel Hukum Tata Negara
1.  Efektivitas dan Optimalisasi Lembaga Pemerintah
(Kementerian Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non  Kementerian dan Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah, serta isu lainnya)
2.   Reformulasi Sistem Hukum Perundang-undangan sebagai Evaluasi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Kelembagaan, Partisipasi publik, Tata kelola legislasi pusat dan daerah, serta isu lainnya)  
3. Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
(Kemandirian Penyelenggara Pemilu, Lembaga Penyelenggara Pemilu Tetap dan Ad Hoc dan Model Rekrutmen) 
Panel Hukum Administrasi Negara
1.  Evaluasi, Rekonseptualisasi dan Revitalisasi Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Keputusan/Tindakan pemerintahan, Diskresi, Penyalahgunaan wewenang, Kompetensi PTUN, Good Governance, serta isu lainnya) 
2.  Penegakan Hukum Administrasi Negara Sektoral : Hukum Jaminan Sosial, Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(Aspek Regulasi, Kelembagaan, Pencegahan Fraud, Penegakan Sanksi dan Pengawasan) 
3. Penegakan Hukum Administrasi Negara Sektoral 
(HAN sektor Lingkungan, HAN sektor Pertambangan/Migas, HAN sektor Pertanahan, HAN sektor pendapatan negara, Hukum Perizinan, Kepegawaian, Ketenagakerjaan, serta isu lainnya) 
Panel Internasional: 
1.  The Development of Democratization in Indonesia: Challenges and Opportunities from the perspective of Constitutional and Administrative law

Dengan Panel-Panel ini, maka masing-masing penulis (baik dari kalangan akademisi maupun peneliti), dapat memilih salah satu tema sebagai kajian dalam tulisannya.

Current Issue

Vol. 3 No. 1 (2025): KNAPHTN (Desember): Article in Press

The 4th National Conference

Indonesian Association for Constitutional and Administrative Law Lecturers (APHTN-HAN) 2025 "Governance: From Digital Constitutionalism, Election Management, to Sovereign Wealth Fund Management"

DOI: https://doi.org/10.55292/y0195431
Published: 2026-03-10

PANEL 1 : KONSTITUSIONALISME DIGITAL

  • E-VOTING SEBAGAI AKSESIBILITAS PARTISIPASI PEMILIH MELALUI KONSTITUSIONALISME DIGITAL

    Andryan Andryan (Author)
    1-22
    DOI: https://doi.org/10.55292/z24wgf70

  • REKONSTRUKSI KONSTITUSIONALISME DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MITRA PLATFORM DIGITAL SEKTOR PENGIRIMAN

    Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Irma Idris, Nasya Khaerunnisa (Author)
    23-36
    DOI: https://doi.org/10.55292/sd0ep290

  • GREEN DIGITAL CONSTITUTIONALISM: UPAYA KONSTITUSIONAL MEWUJUDKAN TEKNOLOGI YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

    Beckham Jufian Podung, Rivana Tesalonika Taroreh (Author)
    37-54
    DOI: https://doi.org/10.55292/3hmg3047

  • TARIK ULUR KONSTITUSI DIGITAL: MENEROBOS RUANG NYATA DAN RUANG MAYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

    Bagus Hermanto, Jimmy Z. Usfunan, Ni Wayan Ella Apryani (Author)
    55-74
    DOI: https://doi.org/10.55292/qwa7by29

  • DISRUPSI DAN TRANSFORMASI DIGITAL PERSEPKTIF DOKTRIN SIRACUSA PRINCIPLES DALAM KERANGKA DEMOCRATIC SOCIETY DAN PUBLIC ORDER

    Fatkhul Muin, Haris Mubarak (Author)
    75-90
    DOI: https://doi.org/10.55292/03dz9b65

  • BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA

    Fifiana Wisnaeni, Ahmad Ainun Najib (Author)
    91-110
    DOI: https://doi.org/10.55292/xf1bpb09

  • KEBIJAKAN VERIFIKASI BIOMETRIK DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA

    M.Yasin al Arif (Author)
    111-126
    DOI: https://doi.org/10.55292/anb33r13

  • E-HARMONISASI DAN E-PERDA: PROSES PENYELARASAN NORMA PENGATURAN PERATURAN DAERAH DI ERA DIGITAL

    Fitriani Ahlan Sjarif, Aditya Wahyu Saputro (Author)
    127-146
    DOI: https://doi.org/10.55292/hgcphv36

  • KECERDASAN BUATAN, BIG DATA DAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL: PERBANDINGAN UNI EROPA, KOREA SELATAN DAN INDONESIA

    Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution (Author)
    147-164
    DOI: https://doi.org/10.55292/7vb8n428

  • KONSTITUSIONALISME DIGITAL PARTISIPATORIS: RESPON FRAGMENTASI TRANSISI KOLEKTF PADA “ARTIFICIAL SPACES” Forecasting Penetrasi Digital terhadap Genealogi Konstitusi

    Mohamad Rifan (Author)
    165-184
    DOI: https://doi.org/10.55292/2b8br041

  • KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL

    Hufron Hufron, Syofyan Hadi, Baharuddin Riqiey (Author)
    185-204
    DOI: https://doi.org/10.55292/7pzbaw47

  • CROSSING LAW ENFORCEMENT: PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DIGITAL YANG BERKEADILAN

    Kristian (Author)
    205-218
    DOI: https://doi.org/10.55292/mvdffj02

  • KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT: MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL DI TENGAH HEGEMONI BUZZER POLITIK

    Siti Fatimah (Author)
    219-234
    DOI: https://doi.org/10.55292/v3902e70

  • KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA

    Muhammad Rinaldy Bima, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto (Author)
    235-258
    DOI: https://doi.org/10.55292/x2aav250

  • MENUJU AMANDEMEN KONSTITUSI PARTISIPATIF: TELAAH NORMATIF TERHADAP CROWDSOURCING DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA

    Novendri M. Nggilu (Author)
    259-280
    DOI: https://doi.org/10.55292/mwsd9907

  • MENJINAKKAN KEKUASAAN TAK KASAT MATA: TELAAH KONSTITUSIONAL DAN MODEL JUDICIAL REVIEW DIGITAL DI INDONESIA

    Rahmat Teguh Santoso Gobel, Mohamad Hidayat Muhtar (Author)
    281-300
    DOI: https://doi.org/10.55292/edgatf46

  • PARADIGMA BARU LEGISLASI DI ERA SOCIETY 5.0: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DIGITAL

    Rodiyah Rodiyah, Ratih Damayanti, Asyaffa Rizqi Amandha (Author)
    301-326
    DOI: https://doi.org/10.55292/jve7h232

  • QUO VADIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

    Rosita Indrayati (Author)
    327-346
    DOI: https://doi.org/10.55292/1gmkmr94

  • KEBEBASAN BEREKSPRESI VS PEMBATASAN BEREKSPRESI DALAM RUANG DIGITAL

    Rudy Rudy, Chaidir Ali, Desti Ria Sari (Author)
    347-358
    DOI: https://doi.org/10.55292/5bffz184

  • KONSTITUSIONALISME DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

    Sunny Ummul Firdaus (Author)
    359-366
    DOI: https://doi.org/10.55292/fj9znc66

  • MENIMBANG ULANG KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA JANJI PERLINDUNGAN DAN BATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

    Syahwal Syahwal, Rofi Wahanisa, Eko Mukminto (Author)
    367-380
    DOI: https://doi.org/10.55292/s7t6an16

  • MEMBANGUN TATANAN KONSTITUSIONAL DI DUNIA DIGITAL: HAK UNTUK DILUPAKAN DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN DEMOKRASI DI RUANG SIBER

    Zaka Firma Aditya (Author)
    381-406
    DOI: https://doi.org/10.55292/kex46981

  • INTEGRASI KEADILAN EKOLOGIS DALAM KONSTITUSI DIGITAL: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN HAK ASASI DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI

    Zulkifli Aspan, Jundiani Jundiani, Ernu Widodo (Author)
    407-426
    DOI: https://doi.org/10.55292/dapz8923

PANEL 2 : PENATAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

  • KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

    Yofi Candra, Kadek Ary Purnama Dewi, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama (Author)
    1-12
    DOI: https://doi.org/10.55292/9arjxf82

  • PENATAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SISTEM NOKEN DI TANAH PAPUA

    Abdul Razak (Author)
    13-22
    DOI: https://doi.org/10.55292/5vf6ye50

  • DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

    Adrian Faridhi, Mexsasi Indra (Author)
    23-36
    DOI: https://doi.org/10.55292/fs7n4w29

  • REKAYASA DISAIN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL BERINTEGRITAS SESUAI PUTUSAN MK NO.135/PUU-XXII/2024

    Agus Riewanto, M. Zaki Zafran S.R (Author)
    37-50
    DOI: https://doi.org/10.55292/0gm9yn78

  • URGENSI INTEGRASI MODEL PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

    Ahmad Siboy (Author)
    51-66
    DOI: https://doi.org/10.55292/ehajq918

  • DANA "BANSOS" DAN JALAN KELUAR KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN UMUM: PENDEKATAN KONSTITUSIONALISME

    Amancik Amancik, Dindha Shahrazade Sulaiman, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus (Author)
    67-92
    DOI: https://doi.org/10.55292/jejfrq03

  • ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025

    Duke Arie Widagdo, Erman I. Rahim, Muhammad Iqbal Mustapa (Author)
    93-108
    DOI: https://doi.org/10.55292/ymbg0248

  • PENATAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA MENUJU DEMOKRASI BERKELANJUTAN

    Elias Hence Thesia (Author)
    109-122
    DOI: https://doi.org/10.55292/rdtzww20

  • PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN

    Herdi Munte, Kepin Harydinata Munte (Author)
    123-142
    DOI: https://doi.org/10.55292/csmfer58

  • DISPARITAS KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH

    Irvan Mawardi (Author)
    143-158
    DOI: https://doi.org/10.55292/3sqan958

  • URGENSI PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

    Iza Rumesten RS, Taufani Yunithia Putri, Septiara Elvionita, Adila Azani (Author)
    159-174
    DOI: https://doi.org/10.55292/ymqnv113

  • PEMBARUAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA: PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

    Jamaludin Ghafur (Author)
    175-198
    DOI: https://doi.org/10.55292/tk6v1m71

  • KONSTITUSIONALITAS E-VOTING SEBAGAI PILOT PROJECT ASIMETRIS BAGI DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2029

    Muhammad Heikal Daudy, Zulfan Zulfan, Rusnin Rusnin (Author)
    199-218
    DOI: https://doi.org/10.55292/xtacj843

  • THE EFFORTS OF BANYUMAS’ GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN COMBATING MONEY POLITICS: INDONESIA'S 2024 ELECTION

    Manunggal K. Wardaya, Eneng Anisyah Anwar, Ananda Mulia Putri Maharani (Author)
    219-234
    DOI: https://doi.org/10.55292/y3yjr795

  • REAKTUALISASI SISTEM HUKUM PEMILU NASIONAL DAN LOKAL DI INDONESIA

    Muhamad Sadi Is (Author)
    235-252
    DOI: https://doi.org/10.55292/8gacrd88

  • DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN

    Muhammad Sigit Ismail, Firdaus Arifin (Author)
    253-264
    DOI: https://doi.org/10.55292/3vnpnk74

  • PENGUATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MELALUI PENERAPAN UJIAN SERTIFIKASI

    Zennis Helen (Author)
    265-276
    DOI: https://doi.org/10.55292/p4hsgw62

  • TRANSLASI PENDAPAT YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL PILKADA ASIMETRIS BERBASIS NEGARA KESATUAN

    Umbu Rauta, Marcelino Ceasar Kishan (Author)
    277-298
    DOI: https://doi.org/10.55292/jrqqjx34

  • OPTIMALISASI REGULASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENCAPAI PEMILU BERINTEGRITAS

    Utang Rosidin (Author)
    299-314
    DOI: https://doi.org/10.55292/3qf54z98

  • POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA: OPTIMASI HAK PILIH PERANTAU DALAM KONTESTASI PILKADA

    Wildan Azkal Fikri, Ahmad Wildan Sukhoyya (Author)
    315-326
    DOI: https://doi.org/10.55292/sqaz0w21

  • MENATA ULANG SISTEM KEPEMILUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANALISIS RATIO LEGIS DAN ARAH JALAN TENGAH MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

    Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Luthfi Hafidz Rafsanjani (Author)
    327-352
    DOI: https://doi.org/10.55292/mrcybk87

PANEL 3 : PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM

  • DARI PUTUSAN KE PENEGAKAN: PARADOKS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASASI PERKARA TIMAH NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025

    Andi Saputra (Author)
    1-10
    DOI: https://doi.org/10.55292/4vr2q922

  • DUALISME KELEMBAGAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK/PENERIMAAN NEGARA PADA PENGADILAN PAJAK

    Agus Digdo Nugroho (Author)
    11-28
    DOI: https://doi.org/10.55292/eceapg46

  • EVALUASI KEWENANGAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING

    Andri Setiawan (Author)
    29-48
    DOI: https://doi.org/10.55292/542yvs09

  • REKONSTRUKSI SELEKSI HAKIM MK: PERSIMPANGAN ANTARA FILOSOF NEGARAWAN & KAGETOLOGI

    Elita Rahmi (Author)
    49-58
    DOI: https://doi.org/10.55292/z32z5m14

  • URGENSI HARMONISASI KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN PERADILAN ADMINISTRASI

    Enrico Simanjuntak (Author)
    59-88
    DOI: https://doi.org/10.55292/zwx4a126

  • FINALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI VERSUS KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

    Gunawan A. Tauda (Author)
    89-106
    DOI: https://doi.org/10.55292/sxhnz668

  • PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, KELEMBAGAAN ADA, KEWENANGAN TAK BERDAYA!

    Eko Nuriyatman (Author)
    107-118
    DOI: https://doi.org/10.55292/1ydb6x52

  • LIMITASI KEWENANGAN LEGISLASI PRESIDEN: GAGASAN KONSTITUSIONALISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN DI INDONESIA

    Hariyanto Hariyanto, Muhammad Mutawalli Mukhlis, Mabarroh Azizah (Author)
    119-136
    DOI: https://doi.org/10.55292/tkd4kn19

  • INSTITUSIONALISASI LEMBAGA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA PENGUATAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

    Laurensius Arliman S., Maria Margareta Hutajulu (Author)
    137-154
    DOI: https://doi.org/10.55292/87zt0295

  • PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM INDONESIA: SINERGI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MODEL ICAC HONG KONG

    Gress Selly (Author)
    155-172
    DOI: https://doi.org/10.55292/wg4r1m30

  • REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG

    Nabitatus Sa’adah, Rahma Aulia (Author)
    173-188
    DOI: https://doi.org/10.55292/2v6qs709

  • REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI

    Retno Mawarini Sukmariningsih, Mashari Mashari, Agus Wibowo (Author)
    189-204
    DOI: https://doi.org/10.55292/gyy83n15

  • MENATA POLA INTEGRASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ADMNISTRASI DAN PIDANA

    Umar Dani (Author)
    205-222
    DOI: https://doi.org/10.55292/jc70nb65
View All Issues