REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF (ANALISIS KRITIS PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA)

Abstract

Permasalahan hilangnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan permohonan pengajuan fiktif positif Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) perlu dilakukan rekonstruksi dan dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan critical legal studies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sikap diam pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan maka Keputusan Fiktif Positif pasca UUCK akan langsung dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri tanpa perlu mengajukan permohonan ke PTUN hal ini terkesan menyimpangi judicial power dalam menetapkan permohonan fiktif positif yang harus ditaati oleh Pejabat Pemerintahan.