Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstract

Keberlangsungan hidup Pekerja Migran Indonesia yang seringkali menghadapi kesulitan,tindakan kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk menjadi tantangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang diakibatkan kebijakan keimigrasian yang belum optimal dan  belum adanya aksesibilitas dalam proses layanan migrasi kerja yang bersifat  informatif dan integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan  efektivitas peraturan kebijakan dalam layanan migrasi kerja serta mengembangkan model peraturan kebijakan yang mampu mewujudkan layanan migrasi kerja yang terpadu dan efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).  Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum  ini adalah data primer dan data sekunder dengan wawancara mendalam (indepth interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kebijakan memiliki kedudukan penting dalam proses penempatan dan pelindungan PMI. Efektivitas peraturan ini memerlukan integrasi dengan berbagai aspek layanan migrasi kerja yang terpadu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis lainnya yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya peraturan kebijakan yang kuat dan terpadu, hak-hak fundamental PMI dapat terlindungi dengan lebih baik, menciptakan layanan yang transparan, efektif, dan aman bagi pekerja migran Indonesia.