Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Authors

  • Jemmy Jefry Pietersz Universitas Pattimura Author

DOI:

https://doi.org/10.55292/maarpt29

Keywords:

Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi

Abstract

Penyalahgunaan wewenang sebagai konsep hukum administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep penyalahgunaan wewenang yang diatur tidak sesuai dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Metode analisis yang digunakan penulis berupa penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penulisan ini bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi sebagai tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang. Pengaturan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak sesuai dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi.

Author Biography

  • Jemmy Jefry Pietersz, Universitas Pattimura

    Fakultas Hukum 

Downloads

Published

2024-12-31

Issue

Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)

Section

HAN PANEL 1 EVALUASI, REKONSEPTUALISASI DAN REVITALISASI UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPUTUSAN/TINDAKAN PEMERINTAHAN, DISKRESI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI)

License

Copyright (c) 2024 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

All articles published in Proceeding APHTNHAN are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

This license allows others to:

  • Share. copy and redistribute the material in any medium or format

  • Adapt. remix, transform, and build upon the material

Under the following terms:

  • Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.

  • NonCommercial. You may not use the material for commercial purposes.

  • ShareAlike. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

More details about this license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Authors retain the copyright of their work and grant Proceeding APHTNHAN the right of first publication with the work simultaneously licensed under the CC BY-NC-SA 4.0 license.

How to Cite

Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (2024). Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 411-430. https://doi.org/10.55292/maarpt29

Similar Articles

1-10 of 147

You may also start an advanced similarity search for this article.