Rekonseptualisasi Tindakan Pemerintah Yang Dapat Digugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Acaranya

Abstract

Tindakan atau perbuatan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan pemerintah ini terdiri atas tindakan nyata dan tindakan hukum. Terdapat disparitas pengaturan tentang tindakan pemerintah yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara antara Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan dalam hukum acara nya pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara tentu hal ini menimbulkan persoalan terkait sumber hukum rujukan hakim. Meskipun hakim diberi wewenang untuk melakukan penemuan hukum, namun sisi penting sumber hukum yang berbeda akan menimbulkan perbedaan pula pada seluruh proses peradilannya, baik di tahap awal registrasi perkara, pemeriksaan gugatan, pembuktian hingga putusannya. Oleh karenanya, diperlukan rekonseptualisasi terhadap tindakan pemerintah yang dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Penelitian terhadap permasalahan ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian yang membahas pengaturan dan membahas konsep tindakan pemerintah yang mendeskripsikan perlindungan hukum bagi rakyat ini dianalisis dengan metode studi berbagai dokumen perundang-undangan yang terkait dan analisis secara doktrinal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi stimulus kepada lembaga legislatif untuk mengevaluasi dan menata ulang konsep ‘tindakan pemerintah’ yang dapat digugat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan disparitas pengaturan yang menyebabkan disparitas putusan dan pada gilirannya diharapkan akan dapat menimbulkan keadilan dalam berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara.