Tantangan BAWASLU Dalam Menegakkan Pengawasan PEMILU
DOI:
https://doi.org/10.55292/f39jy547Keywords:
Tantangan Bawaslu, Menegakkan, Pengawasan PemiluAbstract
Pemilu di Indonesia adalah bagian penting Dari demokrasi yang membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan proses berjalan transparan, adil dan bebas dari kecurangan. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam pengawasan Pemilu, namun Undang-Undang Pemilu yang ada sering kali di anggap tidak memberikan ruang yang memadai untuk Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Makalah ini mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu akibat ketidakcukupan dukungan dari Undang-Undang yang mengatur pemilu serta Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan Pengawasan Pemilu.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
All articles published in Proceeding APHTNHAN are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).
This license allows others to:
-
Share. copy and redistribute the material in any medium or format
-
Adapt. remix, transform, and build upon the material
Under the following terms:
-
Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
-
NonCommercial. You may not use the material for commercial purposes.
-
ShareAlike. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
More details about this license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Authors retain the copyright of their work and grant Proceeding APHTNHAN the right of first publication with the work simultaneously licensed under the CC BY-NC-SA 4.0 license.
