Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Abstract

Diskusus mengenai Peraturan Kebijakan (beleidsregels), baik dalam kajian peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia masih jarang diperbincangkan, meskipun keberadaannya sangat penting dalam mendukung dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan. UU Administrasi Pemerintahan hanya mengatur diskresi, sementara dalam praktik, tidak jarang para pengambil keputusan tidak bisa membedakan antara diskresi dengan Peraturan Kebijakan. Hal ini berdampak pada rancunya praktik pengambilan keputusan atau kebijakan yang mencampuradukan keduanya dalam menyelesaikan suatu masalah. Menjadi penting untuk menguatkan pemahaman mengenai bentuk, fungsi, dan perbedaan Peraturan Kebijakan dengan diskresi untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, utamanya dalam menghadapi permasalahan tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan yang bersifat segera.