Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan

Abstract

Hingga saat ini, presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan pengaturannya hanya secara parsial. Dengan demikian diperlukan harmonisasi peraturan berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan. Perumusan masalah: bagaimanakah bentuk harmonisasi peraturan dalam Lembaga kepresidenan, dan Mengapa diperlukan pembentukan peraturan Lembaga Kepresidenan di Indonesia? Metode analisis secara deskriptif. Kesimpulan: harmonisasi peraturan Lembaga kepresidenan melalui asas Lex specialis derogate legi generalis sehingga diperlukan undang-undang tersendiri mengenai Lembaga Kepresidenan, dan faktor diperlukannya undang-undnag Lembaga kepresidenan selain untuk harmonisasi: salah satu kriteria dalam sistem presidensial, tindak lanjut mekanisme checks and balances, dan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.