Implikasi Distribusi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Berbagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih tersebar kedalam berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD NRI Tahun 195), Undang-Undang (UU), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan seterusnya. Banyaknya jenis produk hukum yang mengatur tentang Pilkada tentu menyebabkan pertentangan antar jenis produk hukum yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini bertolak dari perumusan masalah tentang mengapa  dan apa implikasi dari regulasi tentang pemilihan kepala daerah yang harus diatur oleh berbagai jenis peraturan perundang-undangan?. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan filosifis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pilkada pada berbagai jenis peraturan perundang-undangan karena mengikuti alur hierarkis dan keharusan perumusan pada jenis peraturan yang berkedudukan sebagai primary legislation dan second legislation. Banyaknya jenis peraturan perundang-undangan tentang Pilkada telah berimplikasi terhadap terjadinya hyper regulation, conflick of norm, alienasi perlindungan hukum, pertentangan putusan antar lembaga peradilan atas substansi norma yang sama serta inkonsistensi prosedur pembentukannya.