GAGASAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PRESIDEN: PENGUATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN DASAR HUKUM PROSEDUR DAN SUBSTANSI PEMBENTUKAN PERPU

Abstract

Lembaga Eksekutif merupakan lembaga negara tertua di dunia yang dicerminkan oleh raja/ratu atau Presiden mempunyai tanggung jawab dan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam bidang legislasi adalah menerbitkan Perpu apabila terjadi keadaan yang genting. Namun, Perpu yang diterbitkan oleh Presiden kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta setiap Presiden mempunyai pandangan yang berbeda terkait parameter kegentingan memaksa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana solusi untuk menangani problematika penerbitan Perpu serta bagaimana gagasan tentang lembaga kepresidenan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini, diperlukan adanya suatu Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara komprehensif terkait kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil kebijakan termasuk dalam menerbitkan Perpu apabila terjadi kegentingan yang memaksa; mengatur hak, kewajiban dan larangan Presiden dan Wakil Presiden, pengangkatan dan pemberhentian Presiden, sekretariat Presiden, kekebalan Presiden dan Wakil Presiden dll. Hal ini juga bertujuan untuk meciptakan harmoni antar lembaga negara serta dengan adanya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, jika ada perubahan mengenai hal ihwal lembaga kepresidenan tidak perlu mengamandemen UUD NRI 1945 melalui mekanisme yang cukup panjang dan berat.