Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi negara dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Indonesia. Masalah ketimpangan sosial yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, aspek keadilan sosial sering kali terabaikan dalam regulasi kebijakan ekonomi, yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, dengan mengacu pada dokumen hukum dan pandangan para ahli hukum. Analisis dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait ekonomi berkelanjutan dan studi komparatif dari negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan keadilan sosial dalam kebijakan ekonominya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang mendukung kesetaraan. Beberapa rekomendasi disampaikan untuk memperkuat instrumen hukum yang mengatur implementasi ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan dimensi sosial, di antaranya adalah perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga administrasi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga adil bagi seluruh masyarakat.