MODEL PENATAAN REGULASI PERATURAN DELEGASI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Peraturan delegasi merupakan sebuah kebutuhan dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Sayangnya, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan j.o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum menyebutkan hierarki yang jelas terhadap peraturan delegasi. Akibatnya, sebanyak 24.052 peraturan di tingkat Kementerian, Badan dan Lembaga Negara berpotensi mengalami tumpang tindih regulasi dan menjadi bahan uji materi di Mahkamah Agung. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), sejarah (historical approach), dan konsep (conceptual approach). Artikel ini akan menjawab 2 (dua) masalah utama yakni (1) Apakah yang dimaksud dengan peraturan delegasi; dan (2) Bagaimana model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penataan peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada sumber kewenangan delegasinya.