Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang

Authors

  • Edi Pranoto Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Author
  • Raudhina Oktia Ayu Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Author

DOI:

https://doi.org/10.55292/11cjb836

Keywords:

APIP, Bebas, Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang, Revitalisasisi

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana revitalisasi APIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang, dan penguatan APIP harus memiliki kewenangan sendiri selain dari APH. Pada faktanya, keberadaan APIP ini masih dikatakan kurang maksimal. Fakta yang ada menunjukkan koordinasi yang dibangun selama ini kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus pejabat pemerintah daerah yang melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang melakukan tindak pidana korupsi tanpa berkoordinasi dengan APIP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  berdasarkan kajian literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perlu ada revitalisasi dan penguatan terkait kewenangan dari APIP. Memperkuat kembali APIP merupakan langkah penting dalam mencapai pemerintahan tanpa kekuasaan formal. APIP dapat mengawasi pengelolaan administrasi pemerintahan secara lebih baik dengan menerapkan sistem informasi terkini dan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang memadai. Perlu adanya solusi terkait penguatan ini dengan menggunakan teori legal sistem berdasarkan struktur, substansi dan budayanya. Maka dalam hal ini revitalisasi dan evaluasi harus selalu dilakukan.

Downloads

Published

2024-12-31

Issue

Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)

Section

HAN PANEL 1 EVALUASI, REKONSEPTUALISASI DAN REVITALISASI UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KEPUTUSAN/TINDAKAN PEMERINTAHAN, DISKRESI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI)

License

Copyright (c) 2024 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

All articles published in Proceeding APHTNHAN are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

This license allows others to:

  • Share. copy and redistribute the material in any medium or format

  • Adapt. remix, transform, and build upon the material

Under the following terms:

  • Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.

  • NonCommercial. You may not use the material for commercial purposes.

  • ShareAlike. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

More details about this license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Authors retain the copyright of their work and grant Proceeding APHTNHAN the right of first publication with the work simultaneously licensed under the CC BY-NC-SA 4.0 license.

How to Cite

Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang. (2024). Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 283-308. https://doi.org/10.55292/11cjb836

Similar Articles

1-10 of 77

You may also start an advanced similarity search for this article.