SOVEREIGN WEALTH FUND DAN TATA KELOLA INVESTASI PERTAMBANGAN TIMAH DI BANGKA BELITUNG: SINERGI ANTARA KEDAULATAN SUMBER DAYA, HILIRISASI, DAN EKOREGULASI

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jantung industri timah Indonesia, namun ketergantungan terhadap ekonomi ekstraktif telah menimbulkan tekanan ekologis dan kelembagaan. Berbagai studi menunjukkan degradasi padang lamun dan mangrove, sedimentasi tinggi, serta lahan bekas tambang yang belum direklamasi optimal. Di tengah reformasi tata kelola sumber daya, pemerintah memperkenalkan skema Sovereign Wealth Fund (SWF), Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara, sebagai instrumen investasi jangka panjang yang diatur melalui PP 74/2020, UU 1/2025, dan PP 10/2025. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis potensi integrasi SWF dengan kebijakan pertambangan nasional, khususnya PP 25/2024 tentang pelaksanaan usaha minerba dan sistem e-RKAB, untuk mendukung hilirisasi mineral dan pembiayaan pemulihan ekologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa SWF berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan publik yang mampu mengikat investasi negara pada green KPI seperti reklamasi pascatambang, restorasi ekosistem, dan penguatan akuntabilitas sosial-lingkungan, selama prinsip Santiago (transparansi, independensi, akuntabilitas) diinternalisasi secara konsisten. Kajian ini menawarkan tiga pilar tata kelola investasi publik sektor timah: (1) kedaulatan sumber daya dan pembagian manfaat lokal, (2) transparansi kontrak dan audit publik, serta (3) kepatuhan ekologis terukur sebagai prasyarat pendanaan. Temuan ini menegaskan bahwa SWF dapat menjadi wahana transisi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi bernilai tambah dan berketahanan ekologis, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.