Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Abstract

Keberadaan Perppu dalam sistem perundang-undangan cukup problematik. Perppu dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara manakala negara dalam keadaan genting, namun Perppu menjadi produk hukum yang rentan disalahgunakan. Kondisi ini menegaskan kebutuhan untuk merekonstruksi Perppu sebagai upaya menata sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. Fokus permasalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah pertama, problematika Perppu dalam sistem perundang-undangan; dan kedua, konstruksi hukum Perppu dalam sistem perundang-undangan di Indonesia agar keberadaan Perppu tidak disalahgunakan oleh presiden dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat problematika fundamental Perppu dalam sistem perundang-undangan, berupa ambiguitas kedudukan Perppu, pengaturan materi muatan Perppu, mekanisme pengujian Perppu yang belum memberikan kepastian perlindungan hak konstitusional warga negara, dan keterbatasan mekanisme kontrol DPR terhadap Perppu. Pengaturan Perppu yang tidak komprehensif menjadikan Perppu rentan disalahgunakan oleh presiden. Rekonstruksi Perppu diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai persoalan Perppu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Konstruksi hukum Perppu harus diarahkan untuk dapat menjaga keseimbangan kekuasaan presiden dan DPR dalam praktik Perppu dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, dan mempertegas perbedaan kedudukan Perppu sebagai peraturan darurat dan peraturan normal, serta memperkuat peran lembaga yudikatif untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara dari pemberlakuan Perppu.