DANA "BANSOS" DAN JALAN KELUAR KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN UMUM: PENDEKATAN KONSTITUSIONALISME

Abstract

Paper ini membahas mengenai fenomena dana perlindungan atau bantuan sosial (Bansos) yang gencar dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dana ini dikategorikan sebagai Klientelisme. Paper ini menjawab jalan keluar Klientelisme Dalam Pemilu dengan pendekatan Konstitusionalisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: 1).Dinamika Pengaturan dan Praktik Dana Bansos sudah dipraktikan di Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini juga dijalankan di beberapa negara, diantaranya Brazil dan Mexico. Untuk itulah Penulis menilai Presiden harus dibatasi dan dipincangkan kekuasaanya di masa-masa menjelang Pemilu agar tidak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya, keluarga dan kelompoknya. 2).Untuk mencegah dan menanggulangi Dana Bansos yang disebut Klientelisme yang keluar menjelang Pemilu, maka Penulis memberi dua formula dengan konstitusionalisme, yaitu: melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima dengan menjadikan masa Jabatan Presiden, dan Wakil Presiden (Wapres) Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun; Merevisi Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan memuat jeda waktu pencalonan seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan dengan pejabat incumbent.