Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Abstract

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi langkah baru dalam mewujudkan reformasi regulasi ke arah yang lebih baik melalui sistem baru pemantauan dan peninjauan. Mekanisme pemantauan dan peninjauan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatgunaan, serta keberlanjutan regulasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengeksplorasi kedudukan  pemantauan dan peninjauan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan serta tantangan implementasinya. Meskipun pemantauan dan peninjauan merupakan langkah strategis untuk menilai kesesuaian dan dampak regulasi terhadap implementasi undnag-undang yang berlaku, namun mekanisme pemantauan dan peninjauan secara ajeg belum diakui sebagai siklus pembentukan peraturan perundang-undangan melainkan hanya dipandang sebagai alur mekanisme yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diperlukan penguatan kerangka hukum pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Terutama penajamanan perluasan mekanisme kewajiban pelaksanaan pemantauan dan peninjauan. Sehingga, mekanisme ini bukan lagi dipandang sebagai alur penghantar saja, namun sebagai gir pemutar dari siklus mesin pembentukan peraturan perundang-undangan.