Gagasan Penerapan Regulatory Guillotine Berbasis Ai Untuk Reformasi Regulasi Dan Harmonisasi Undang-Undang Di Indonesia

Abstract

Permasalahan utama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah isu disharmonisasi hukum dan overload produk hukum yang ada, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan secara vertikal maupun horizontal. Keadaan ini berdampak pada tidak efektifnya peraturan dan sering kali memperlambat proses pembentukan undang-undang, yang pada gilirannya menghabiskan banyak waktu dan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan utama yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana proses pembentukan UU berjalan, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam setiap tahap. Kedua, penelitian ini akan menganalisis fenomena disharmonisasi hukum dan overload produk hukum yang terjadi di Indonesia, yang memengaruhi keselarasan antara UU dan peraturan terkait lainnya. Ketiga, penelitian ini akan mengusulkan penerapan Regulatory Guillotine berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi memperbaiki proses pembentukan undang-undang, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mengurangi disharmonisasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara eksploratif untuk menggali potensi penerapan Regulatory Guillotine berbasis AI dalam memperbaiki pengelolaan produk hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal efisiensi, sementara masalah disharmonisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, terus mengganggu implementasi norma hukum di masyarakat. Penerapan Regulatory Guillotine berbasis AI berpotensi meningkatkan efektivitas pembentukan undang-undang dan dapat mengurangi serta meminimalisir disharmonisasi hukum, memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi regulasi yang lebih terstruktur dan harmonis di Indonesia.