Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah

Abstract

Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga negara independen yang berperan penting dalam memastikan keterwakilan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, yang dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga independen, efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas pada tingkat daerah masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana kedudukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga negara independen; kedua, bagaimana efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam memperjuangkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses kebijakan publik di daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga independen memberikan legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya, namun terdapat hambatan di tingkat implementasi kebijakan di daerah yang membatasi efektivitasnya. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Komisi Nasional Disabilitas memiliki wewenang untuk memberikan masukan kepada pemerintah, keterbatasan dukungan dan pemahaman di tingkat daerah masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Komisi Nasional Disabilitas dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan keterwakilan dan inklusivitas penyandang disabilitas dalam kebijakan publik di seluruh wilayah Indonesia.