ANALISIS KETIDAKTEPATAN PENERAPAN NORMA OLEH DKPP DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR178-PKE-DKPP/XI/2020)

Abstract

Keberadaan DKPP yang setara dengan KPU dan Bawaslu mestinya tidak menjadikan lembaga ini terkesan lebih “superior”. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 yang dalam putusannya DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada satu orang teradu, padahal tanggungjawab Bersama atas keputusan bawaslu diambil secara bersama-sama (kolektif kolegial) melalui rapat pleno. Pertimbangan DKPP dalam mengambil keputusan dalam putusan ini adalah karena adanya anggapan bahwa tanggungjawab etik hanya berada pada leadingsector bidang penanganan pelanggaran. Putusan DKPP tidak disandarkan pada hukum acara yang berlaku dibawaslu sehingga terjadi ketidaktepatan penerapan norma oleh DKPP dalam memutus perkara. DKPP mestinya dalam mengadili kasus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu harus memperhatikan peraturan teknis yang berlaku baik dibawaslu maupun di KPU. Hal ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh DKPP.