IMPLIKASI PERSINGGUNGAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENERAPAN PERBAWALU 8 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA PENETAPAN HASIL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Abstract

Artikel ini mengkaji persinggungan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi pada penanganan pelanggaran administrasi pemilu dalam negara demokrasi Indonesia. Artikel ini menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji persinggungan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi melalui studi kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU Kalimantan Barat terhadap Calon anggota DPRD Kalimantan Barat pada Pemilu 2019. Hasilnya menunjukan bahwa kehadiran putusan Bawaslu dimaksudkan untuk memperbaiki prosedur yang secara nyata telah dilanggar oleh KPU beserta jajaran dibawahnya. Idealnya, putusan Bawaslu bersifat eksekutorial yang artinya harus langsung dilaksanakan oleh KPU. Persinggungan kewenangan antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melegalkan tindakan KPU yang mengabaikan putusan Bawaslu. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dibutuhkan adanya pengaturan terkait batasan kewenangan Bawaslu dalam memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan limitasi waktu penanganan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara agar tidak menyebabkan dilema bagi Bawaslu dalam menangani perkara pelanggaran administrasi.