Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang

Abstract

Pembangunan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang optimal pada pembangunan nasional, apabila keduanya dapat berjalan seiring dan seimbang untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional.  Namun mandat negara dalam satu dekade UU SJSN & UU BPJS dengan kemudahan akses warga negara menjadi peserta jaminan sosial dan pelayanan jaminan sosial yang tercermin dalam hal  Regulasi SJSN yang Sinkron, Support Sistem TI yang canggih dan Platform yang aplikatif, Pelayanan prima dengan standar keseragaman tindakan di seluruh Indonesia dan sera Edukasi kepada warga negara yang memadai belum sepenuhnya berhasil.Diperlukan kebijakan pemerintah untuk  mengantisipasi agar mandat  dari Undang-undang terwujud. Oleh karena itu perlu dikaji  dan diteliti adalah bagaimana perjalanan satu dekade JKN dari perspektif kebijakan negara , tantangan  dan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimasa mendatang. Metode penulisan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)menghadapi sejumlah tantangan dalam sepuluh tahun keberadaannya yaitu lambatnya perluasan cakupan jaminan sosial, meningkatnya jumlah peserta nonaktif, ketidakharmonisan pengaturan SJSN, lemahnya koordinasi antarlembaga SJSN, lemahnya respons lembaga pengawas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi lembaga, serta keberadaan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang masih sangat penting. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sangat penting antara lain penerapan JOIN IT, integrasi pendaftaran peserta kartu pembayaran, dan kantor pengawasan bersama antara kedua BPJS, serta penerbitan regulasi yang mengatur interoperabilitas data Jaminan Sosial.