Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya

Abstract

Ketetapan MPR termasuk pada bagian tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. TAP MPR bermula sejak tahun 1960 1966 dan melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, MPRS menegaskan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun dalam perjalannya, banyak dinamika yang terjadi terkait kedudukan TAP MPR pada rumpun tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Terlebih lagi, Pimpinan MPR RI baru-baru saja mengeluarkan surat pencabutan terhadap ketentuan TAP MPR yang melibatkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia. Pencabutan ini juga menimbulkan polemik di kalangan ahli dan para akademisi. Ada yang menilai bahwa Pencabutan TAP MPR tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pearaturan perundang-undangan (statute approach). Secara yuridis, hingga sekarang eksistensi ketetapan MPR diatur di dalam ketentuan UU No 12 tahun 2011 dan masuk pada hierarki atau tata susunan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait  pencabutan TAP MPR yang melibatkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia, sebenarnya tidak perlu dilakukan sebab secara otomatis TAP MPR sudah selesai dan tidak berlaku. Jikapun dimungkinkan untuk dilakukan pencabutan, maka harus dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sederajat atau yang lebih tinggi. Sehingga harus adanya ketetapan MPR yang di keluarkan untuk pencabutan TAP MPR tersebut