MENJINAKKAN KEKUASAAN TAK KASAT MATA: TELAAH KONSTITUSIONAL DAN MODEL JUDICIAL REVIEW DIGITAL DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini membahas krisis konstitusional yang muncul akibat pergeseran kekuasaan dari negara ke ruang digital yang diatur oleh algoritma, data, dan korporasi teknologi. Dalam konteks Indonesia, mekanisme konstitusional yang ada seperti Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara belum mampu menjangkau tindakan digital seperti pemblokiran platform, moderasi konten, dan pengumpulan data pribadi karena beroperasi dalam kerangka hukum analog. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan konstitusional (constitutional vacuum) terhadap pelanggaran hak digital warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual dan komparatif untuk menelaah kebutuhan pembaruan mekanisme judicial review di era digital. Temuannya menunjukkan perlunya pembentukan model Judicial Review Digital yang diwujudkan melalui Komisi Konstitusi Digital Indonesia (KKDI) sebagai lembaga semi-yudisial independen untuk mengawasi dan menguji tindakan digital sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas konstitusional. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi di Indonesia harus berevolusi menjadi konstitusionalisme digital agar mampu menundukkan kekuasaan algoritmik dan melindungi hak-hak warga negara dalam ekosistem teknologi yang semakin kompleks.