Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik Dalam Pemilu: Mengurai Persinggungan Peradilan Etik Dengan Peradilan Administrasi

Abstract

Sampai dengan saat ini paradigma rule of ethics belum diikuti dengan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Begitupun dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan DKPP adalah melalui gugatan ke PTUN. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana putusan DKPP yang bersifat etik dimaknai sebagai keputusan TUN, sebab diperiksa oleh peradilan yang komptensinya berada dalam ranah administratif. Masalah dalam penelitian ini diuraikan menjadi tiga sub bagian, yakni mengkaji persinggungan peradilan etik dengan peradilan administrasi dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemilu; mengkaji aspek kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran etik penyelenggara Pemulu; serta merumuskan kerangka ideal pembaharuan hukumnya di masa mendatang. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa apabila kita hendak melihat bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai keadilan, maka proses etika di dalamnya tidak boleh tersandera oleh persoalan yang bersifat administratif, hal ini yang terlihat dalam proses penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, dalam kasus pemberhentian 4 anggota KPU Papua oleh DKPP yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan KPU No. 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021, dimana surat keputusan a quo kemudian dibatalkan oleh PTUN karena cacat administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan dalam sistem hukum nasional yang tidak mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang baru (ius constituendum) melalui pembentukan lembaga peradilan yang secara khusus menangani permasalahan etik.