Pergeseran Konsep Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Abstract

Presiden Prabowo mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dimasukkan Pasal 6A yang menyatakan: "Dalam keadaan tertentu, pembentukan kementerian yang terpisah dapat didasarkan pada urusan sub-pemerintahan atau pemecahan urusan pemerintahan sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)." Penyebaran jumlah Kementerian Negara pada tahun 2024 tampaknya berbeda dari pola pembentukan kelembagaan Kementerian Negara pada tiga periode sebelumnya (2009/2010, 2014, dan 2019). Perkembangan kelembagaan Kementerian Negara mencerminkan gerakan sentrifugal dan sentripetal dalam desain pengelolaan urusan pemerintahan/sub-pemerintahan, yang menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dinamis dan aktif (besturende functie).