SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Amandemen UUD 1945 salah satunya menghasilkan penegasan dan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pengaturan mengenai sistem presidensial dalam UUD NRI 1945 hanya bersifat pokok sehingga rancang bangun sistem presidensial lebih lanjut ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR, DPD dan Presiden. Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran dalam menafsirkan penguatan presidensialisme melalui pengujian undang-undang. Melalui kajian terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan bahwa isu sistem pemilihan umum berupa ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, waktu pemungutan suara pemilihan umum, pendirian dan penyederhanaan partai politik, mengenai kementerian negara dan kekuasaan Presiden, merupakan isu yang relevan dengan isu sistem pemerintahan presidensial. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara demikian cenderung memposisikan diri sebagai self-judicial restraint dengan pertimbangan hal demikian sebagai kebijakan hukum terbuka.