DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Abstract

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 menghadirkan berbagai tantangan signifikan bagi penyelenggara pemilu, terutama akibat berhimpitnya tahapan pelaksanaan yang menyebabkan beban administratif dan teknis yang berat bagi penyelenggara, selain menjalankan tahap pemilu, disaat bersamaan mempersipakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan, serta berpotensi mengganggu kualitas demokrasi yang diharapkan. Menyikapi dinamika tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan solusi dengan mengusulkan format baru penyelenggaraan pemilu yang memisahkan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi, implikasi, serta konsekuensi perubahan format keserentakan pemilu pasca putusan tersebut terhadap tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan format pemilu nasional dan lokal yang diatur dalam putusan MK tersebut memberikan ruang bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih terstruktur, efisien, dan profesional. Selain itu, format baru ini memungkinkan konsolidasi demokrasi yang lebih baik melalui terciptanya hubungan yang konstruktif antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi format baru untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.