Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
All articles published in Proceeding APHTNHAN are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). This license allows others to: Share. copy and redistribute the material in any medium or format Adapt. remix, transform, and build upon the material Under the following terms: Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. NonCommercial. You may not use the material for commercial purposes. ShareAlike. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. More details about this license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Authors retain the copyright of their work and grant Proceeding APHTNHAN the right of first publication with the work simultaneously licensed under the CC BY-NC-SA 4.0 license.
HAK MEMILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin. Tulisan ini bertujuan mengkaji syarat usia pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Metode yang digunakan adalah studi pustaka dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum serta berbagai literatur terkait, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak pilih aktif merupakan hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui Pemilu. Hak ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Namun demikian, perumusan norma dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 terkait syarat usia pemilih yakni berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, masih menimbulkan multitafsir sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, syarat usia pemilih dalam Pemilu dan Pilkada sebaiknya cukup dirumuskan sebagai “genap berusia 17 tahun atau lebih,” karena formulasi tersebut secara implisit telah mencakup mereka yang sudah atau pernah kawin, termasuk melalui dispensasi perkawinan.
PANEL 2 : PENATAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
Copyright (c) 2025 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONSTITUSIONALISME DIGITAL, PRIVASI, DAN HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERANGKA HUKUM INDONESIA DALAM KONTEKS INTERNASIONAL
Perkembangan teknologi digital membawa implikasi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks privasi. Konstitusionalisme digital muncul sebagai konsep penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi di tengah penetrasi teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan privasi dan hak digital serta membandingkannya dengan standar internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan hukum untuk menilai kesesuaian regulasi nasional dengan instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait mekanisme pengawasan, sanksi, dan efektivitas pelaksanaan. Kasus kebocoran data pribadi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pengguna menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam konteks internasional, standar yang ditetapkan melalui General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa memberikan gambaran bahwa regulasi Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip global mengenai akuntabilitas, transparansi, dan independensi lembaga pengawas. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan otoritas independen, dan harmonisasi dengan standar global untuk memperkuat perlindungan hak privasi dan hak digital. Upaya ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik internasional dalam tata kelola data pribadi dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.
WHO REALLY DECIDES? UNMASKING THE POLITICS OF PUBLIC PARTICIPATION IN INDONESIA’S LEGAL SYSTEM
This paper examines the paradox of public participation in Indonesia’s legal system, questioning the authoritative issue of “who really decides” in lawmaking processes. Although Indonesia’s Constitution and various legislative instruments formally recognize participation as a democratic right, actual decision-making remains concentrated within entrenched political elites. Drawing on theoretical models of participatory democracy, the study highlights the tension between autonomous and responsive legal frameworks, illustrating how formal structures provide opportunities for consultation while simultaneously constraining genuine influence. Case studies at both national and local levels demonstrate that participation is often reduced to ritualized forms of consultation, functioning more as a legitimizing device than as a vehicle for democratic accountability. Barriers, including restrictive legal provisions, elite dominance, bureaucratic hurdles, and weak institutional enforcement, further undermine meaningful inclusion. The analysis also explores the role of technology and online petitions as emerging avenues for participation, comparing Indonesian practices with experiences in the United Kingdom and Germany. While digital platforms offer potential for broader civic engagement, they are hindered by the digital divide and limited institutional responsiveness. The paper concludes that public participation in Indonesia is best understood as a political instrument shaped by power relations rather than a purely legal mechanism. Sustainable reforms require strengthening institutional accountability, enhancing technological accessibility, and addressing structural inequalities. By situating Indonesian practices within the global debates on participatory governance, the study underscores that the politics of participation extends beyond procedural inclusion to the contested terrain of legitimacy, authority, and power reproduction.
INTERNATIONAL PANEL : MEANINGFUL (PUBLIC) PARTICIPATION IN THE LEGISLATION MAKING
PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DALAM BINGKAI PASAL 33 UUD 1945 UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta menempatkan negara sebagai pemegang mandat konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam praktiknya, arah kebijakan dan regulasi investasi sering kali menghadapi dilema antara prinsip kedaulatan ekonomi nasional dan tuntutan keterbukaan global. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian kebijakan investasi negara dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 serta merumuskan kembali peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan liberalisasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar bagi pembentukan sistem ekonomi berkeadilan, namun dalam praktiknya, kebijakan investasi cenderung berorientasi pada efisiensi pasar dan kepentingan modal asing. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penjaga konstitusionalitas kebijakan ekonomi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi peran negara dari sekadar regulator menjadi aktor konstitusional aktif yang memastikan keterbukaan investasi tidak mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
KONSTITUSI DALAM GENGGAMAN: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika hukum konstitusi. Transformasi digital menghadirkan tantangan baru bagi konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta kesetaraan akses terhadap teknologi digital. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan konstitusi dalam era digital, mengidentifikasi peluang digitalisasi dalam memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, serta mengkaji kebutuhan transformasi hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebijakan hukum, dan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kesenjangan digital, serta tata kelola ruang digital. Namun demikian, digitalisasi juga dapat memperkuat praktik demokrasi melalui peningkatan transparansi pemerintahan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang adaptif agar perkembangan teknologi digital tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusional serta mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.
KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA: PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA DAN PLATFORM DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA DI RUANG SIBER
Transformasi digital telah mengubah ruang siber menjadi arena baru penyelenggaraan kekuasaan, pertukaran informasi, dan pembentukan relasi hukum yang secara langsung memengaruhi hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, ancaman terhadap hak tidak lagi bersumber semata-mata dari negara, tetapi juga dari platform digital yang melalui algoritma, moderasi konten, pengumpulan data, dan pengaturan akses informasi menjalankan fungsi quasi-public power. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan model ideal perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber terhadap intervensi negara dan dominasi platform digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan pengaturan digital di berbagai yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital di Indonesia telah memiliki fondasi normatif dalam jaminan kebebasan berekspresi, hak atas informasi, kepastian hukum, dan perlindungan diri pribadi, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kerangka yang efektif untuk membatasi kekuasaan ganda negara dan platform. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan yang menekankan legalitas, proporsionalitas, due process digital, akuntabilitas platform, pelindungan data pribadi yang substantif, pengawasan independen, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi warga negara. Konstitusionalisme digital perlu ditempatkan sebagai paradigma baru dalam hukum tata negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara regulasi digital, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia di era siber.
PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penataan ulang sistem kepemiluan Indonesia. Selama ini, keserentakan Pemilu nasional dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan berbagai persoalan, seperti beban administratif yang tinggi, kelelahan penyelenggara, serta kaburnya isu antara kepentingan nasional dan lokal. Dalam konteks tersebut, putusan MK ini membuka ruang bagi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk mewujudkan efektivitas tata kelola demokrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana rekayasa hukum dan kelembagaan pemilu harus disusun pasca putusan MK, serta apa implikasi politik dan administratif dari pemisahan kedua jenis pemilu tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis putusan hukum, didukung oleh studi literatur serta bahan hukum primer dan sekunder.Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan bentuk rekayasa sistemik yang dapat memperbaiki efektivitas penyelenggaraan, memperkuat akuntabilitas politik, dan mengoptimalkan kualitas demokrasi representatif. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dengan demikian menjadi dasar reformasi pemilu yang lebih rasional, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.
MEANINGFUL PARTICIPATION IN LEGISLATION RETURNING SOVEREIGNTY IN THE HANDS OF THE PEOPLE
The Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 has been accommodated through Law Number 13 of 2022, which requires the implementation of meaningful participation in the parliamentary legislation system. Meaningful participation is the ideal principle of the law-making system that restores sovereignty in the hands of the people so that the Right to be Heard, the Right to be Considered, and the Right to be Explained can be implemented in the legislative system. The research questions are: first, whether the principles of meaningful public participation have been effectively implemented following the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which has implications for the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011? What steps can be taken to ensure the Government and the House of Representatives comply with the principles of meaningful participation? This research employs normative juridical research methods with a legal and comparative approach. It reveals that meaningful participation has been successfully regulated in the law but has not been effectively implemented during its drafting. the implementation of the principle of meaningful participation should be carried out through all stages of the drafting of the Law, namely the pre-legislative stage, the legislative stage, and the post-legislative stage.Failure to carry out meaningful participation is like hijacking sovereignty from the hands of the people and forming a dictatorship of Legislation.
PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: KOMPARASI BERBAGAI NEGARA
Penelitian ini membahas urgensi penerapan prinsip meaningful participation dalam proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, dengan menelaah praktik di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Selandia Baru, Rusia, dan Hongaria. Fokus utama kajian ini adalah meninjau sejauh mana keterlibatan masyarakat dan lembaga legislatif berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas publik dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian internasional di Indonesia masih minim partisipasi publik yang bermakna, terutama dalam keterlibatan DPR sebagai representasi rakyat. Negara-negara lain telah menerapkan mekanisme yang lebih partisipatif seperti regulatory impact assessment (RIA) dan judicial preview untuk memastikan bahwa perjanjian yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum nasional melalui penguatan norma partisipasi publik dan adopsi prinsip meaningful participation dalam setiap tahapan pembentukan perjanjian internasional agar terwujud tata kelola hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.
INDIGENOUS PEOPLE’ PARTICIPATIONS IN THE LAW-MAKING PROCESS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND CONSULTA PREVIA LENS IN BOLIVIA
Indonesia constitutionally defines itself as a rechtsstaat grounded in democracy and popular sovereignty, where every law must reflect the will and welfare of the people. The Constitutional Court affirms that legislation-making must guarantee public participation as a manifestation of democratic legitimacy. However, the involvement of indigenous peoples in Indonesia’s legislative process remains weak, limited to symbolic participation without meaningful influence on policy outcomes. This study aims to compare Indonesia’s mechanism for indigenous participation in law-making with Bolivia’s consulta previa system, which institutionalizes the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle as a constitutional right. Employing a normative juridical method and comparative legal analysis, this research examines constitutional provisions, statutory frameworks, and international norms, including the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169. The findings reveal that while Indonesia has acknowledged indigenous rights through Article 18B (2) of the 1945 Constitution and sectoral regulations such as the Forestry Law, the absence of a specific legal mechanism for consultation leads to repeated conflicts, especially concerning land and resource governance. In contrast, Bolivia’s consulta previa establishes a binding consultation process that empowers indigenous communities to influence decisions affecting their territories. This research method is a normative legal study with concludes that adopting a contextualized version of consulta previa in Indonesia could enhance substantive democracy, ensure equitable development, and prevent state-driven marginalization of indigenous communities within legislative and policy frameworks.
THE PUBLIC’S RIGHT TO PARTICIPATE IN REGIONAL LAWMAKING: LESSONS FROM INDONESIA’S DECENTRALIZED GOVERNANCE
This paper examines public participation in regional legislation within Indonesia’s decentralization framework, focusing on regulatory provisions, practical challenges, and strategies to enhance citizen engagement. While the 1945 Constitution and supporting laws, including Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 12 of 2011 on Lawmaking, formally guarantee public involvement, implementation remains uneven. Structural and institutional barriers, limited legal literacy, transparency deficits, and elite-dominated practices often restrict meaningful engagement, resulting in a gap between normative provisions and practical realities. To address these challenges, the study highlights a range of strategies, including regulatory refinement to institutionalize accountability, capacity-building within regional legislatures and executives, utilization of digital platforms to broaden access, and civic education initiatives to empower citizens. Embedding participatory monitoring mechanisms throughout the legislative process is also essential to ensure sustained and substantive engagement. The findings underscore that effective public participation is not merely a procedural formality but a democratic imperative. Enhancing citizen involvement strengthens the legitimacy of regional legislation, reinforces accountability, and aligns Indonesia’s decentralization system with principles of inclusivity, transparency, and responsive governance
MEANINGFUL “VOICE OF ASEAN” IN LEGISLATION MAKING: THE IMPACT OF AIPA’S COMPLEMENTARY ROLE IN REGIONAL
This paper assesses whether, and through which mechanisms, the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) can shape domestic legislation within ASEAN’s sovereignty-preserving order. It reconceptualises AIPA’s contribution as a conversion function that translates regional deliberation into nationally usable legislative inputs. The analysis focuses on three questions: how AIPA channels structured constituent preferences into parliamentary agendas; how institutional constraints, non-binding outputs, uneven parliamentary capacity, and weak interfaces with ASEAN policy cycles—condition effectiveness; and which design features most reliably produce domestic uptake. Drawing on institutional and legalization literatures, the paper specifies a practical sequence of domestic consultation, regional comparison, national drafting with shared definitions and model clauses, and peer-visible follow-up for example through the AIPA Caucus. Evidence and comparative practice indicate that these tools lower drafting and coordination costs, clarify problem frames, and support incremental cross-jurisdictional convergence. The conclusion is that supranational law-making is unnecessary for now; parliamentarising practice offers a credible path to meaningful legislative impact.
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Copyright (c) 2026 Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
THE INFLUENCE OF REGIONAL HEAD NOMINATION THRESHOLD ON ELECTORAL JUSTICE AND THE IMPLICATION OF SINGLE CANDIDATES ON QUALITY OF LOCAL DEMOCRACY
This study examines the influence of the threshold for the candidacy of regional heads on electoral justice and the implications of the emergence of a single candidate on the quality of local democracy. The nomination threshold is implemented as a mechanism to screen candidates to meet certain criteria of political support. However, the application of the threshold that are too high has the potential to cause electoral injustice by limiting the participation of alternative candidates, which then contributes to the phenomenon of single candidates. This condition threatens the quality of local democracy because it eliminates choice for voters and lowers the legitimacy and accountability of government. This study uses a juridicial normative approach by analyzing key regulations such as Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Regional Heads, General Election Comission Regulations, and Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The result of the study show the need to review the candidacy threshold policy to be in line with the priciples of inclusive democracy and electoral justice in order to improve the quality of local democracy.
IMPLEMENTATION OF MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE FORMULATION OF REGULATIONS CONCERNING THE DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT AGENCY
Danantara, as Indonesia’s leading investment management agency, is expected to play a considerable role in Indonesia’s economic development, particularly in driving the operational and investment management of national state-owned enterprises. Due to its importance, Danantara’s regulatory formulation requires public participation to achieve efficacy in Danantara’s working system. This paper aims to investigate the institutionalized participatory procedures and mechanisms that can facilitate meaningful participation, which can then be applied to assess the presence of meaningful involvement in the enactment of Danantara’s regulation. Using a normative approach, this paper concludes that Indonesian laws and precedents have focused more on procedural issues, which are not supported by the broadening of methods and mechanisms for public consultation and the dissemination of information. Consequently, public participation is arduous to achieve, including in the establishment of Danantara’s Regulation.
TRI-HELIX PERSPECTIVE CONSTRUCTING MEANINGFUL PARTICIPATION IN MUNICIPAL BY-LAW REGULATING URBAN DEVELOPMENT
The assertion of meaningful participation in legislation-making has been rising in Indonesia, highlighted by the Verdict of the Constitutional Court No. 91/PUU-XVIII/2020, which encourages the Law on Job Creation of 2020 to be re-tabled in the legislative agenda and to fulfill the necessary procedures. The respective doctrine imposing “the right to be heard”, “to be considered”, and “to be explained” is supposed to be incorporated in the Law No. 13 of 2022, which is considered inadequate, including at the level of local government by-law-making (Peraturan Daerah). This study aims to contextualize the adoption of meaningful participation in municipal by-laws regulating urban development (hereinafter equal to spatial planning). An identification of current provisions, including those brought by the Job Creation Law 2020 and 2023, is provided to outline their lacunae. Chronologically, by applying a socio-legal approach, the author has been searching for a model of meaningful participation in municipal by-law decision-making, particularly in urban development, alongside the rise of similar doctrines developed in court hearings when reviewing the mentioned Job Creation Law. Thus, it deserves to reveal a compilation of tri-helix actors’ perspectives obtained from interviews with government elements, academia, and communities represented by selected civil society organizations. As a result, the study serves as a model of meaningful participation, primarily following a ‘Procedure’ pattern. It shall embed the phases of ‘Before’, ‘During’, and ‘After’ decision-making in processing municipal by-laws that regulate spatial planning.
MEANINGFUL PARTICIPATION IN RELATION TO THE LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION IN THE FORMATION OF LAWS
A good legislative process provides space for public participation in policy-making. The persistence of legal products that ignore public participation in their formation poses a problem for better legal development. The neglect of public participation in the legislative process certainly raises questions regarding the extent to which the government provides space for public participation. This study used a normative research method, with a statute approach and a comparative approach. The results indicate that there are eight levels to measure the extent of public participation in the legislative process. In Indonesia, public participation in the legislative process is expressly regulated in Article 96 of Law No. 13 of 2022. Not only Indonesia, but South Africa's constitution also provides space for public involvement in the legislative process. In the Indonesian context, the level of public participation in the legislative process is at the Delegated Power level. This is indicated by the existence of the House of Representatives (DPR) as the representative of the people. Therefore, policies created jointly by the DPR are, in principle, policies that fulfil the needs of public participation.
MEANINGFUL PUBLIC PARTICIPATION IN OMNIBUS LAW-MAKING: IS IT POSSIBLE?
Public participation is a fundamental aspect of democratic governance, ensuring transparency, accountability, and legitimacy in law-making processes. However, the feasibility of meaningful public participation in the creation of Omnibus Laws, characterized by their comprehensive and complex nature, is a subject of debate. This study explores the potential for public participation in the context of Omnibus Law-making, with a focus on the Indonesian experience. Using the Indonesian Omnibus Law-making process as a case study, this research investigates the extent to which public participation is possible and effective. The Omnibus Law-making process in Indonesia, known for its extensive scope and rapid pace, presents unique challenges to public engagement. By examining the experiences and perspectives of stakeholders involved in the Indonesian Omnibus Law-making process, this study identifies the barriers and opportunities for meaningful public participation. It evaluates the effectiveness of existing mechanisms and suggests potential improvements to enhance public engagement in Omnibus Law-making.
BENEFIT-COST ANALYSIS IN INDONESIAN LEGISLATION: PROMISE, PRACTICE, AND BARRIERS
The use of benefit-cost analysis (BCA) has been widely promoted by Indonesian policymakers and is mandated by law. This study aims to assess the use of BCA in the Indonesian legislative process. Drawing on a review of over 70 academic papers between 2019-2025, and interviews with key stakeholders, the research finds that despite both verbal and written commitments, evidence and BCA are rarely integrated into the policymaking process. The findings highlight the gap between policy intentions and actual practice, revealing challenges such as a lack of institutional capacity, limited access to relevant data, and political considerations that undermine the use of evidence-based tools. This study makes a significant contribution by providing an empirical assessment of the effectiveness of guidance for utilizing a benefit-cost analysis in the Indonesian policymaking and legislation process. It offers insights into the barriers hindering the full implementation of BCA and evidence in the legislative process, providing valuable recommendations for policymakers, scholars, and practitioners aiming to strengthen evidence-based decision-making in emerging economies.
QUO VADIS: PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DI BIDANG PENDIDIKAN
Sejatinya pembangunan talenta manusia Indonesia melalui pendidikan merupakan “investasi”. Wajah kualitas pendidikan Indonesia melalui skor Programme for International Student Assessment (PISA) maupun Human Capital Index (HCI) masih jauh dari kata cukup. Sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang belum mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Maka, diperlukan “investasi” secara literal untuk mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional menggunakan mekanisme dana abadi (endowment fund) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan sovereign wealth fund, menandai langkah strategis pemerintah dalam mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, sebetulnya pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Invesment Authority (INA) sebagai lembaga sui generis sovereign wealth fund. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai arah pengelolaan maupun cara mengoptimalisasi investasi negara, khususnya di bidang pendidikan. Secara normatif, penelitian ini disusun dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan dibutuhkannya peran sovereign wealth fund untuk mendukung pendanaan pendidikan dan suatu urgensi penguatan terhadap lembaga pengelola endowment fund di bidang pendidikan. Kolaborasi strategis antara sovereign wealth fund dengan endowment fund dipandang perlu dalam rangka pengentasan permasalahan pendidikan di Indonesia.
DANANTARA DAN TRANSISI EKONOMI HIJAU: INTEGRASI PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN DALAM TATA KELOLA DANA KEKAYAAN NEGARA INDONESIA
Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, pendanaan berkelanjutan menjadi kunci, tidak hanya dari sisi kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya. Pendirian Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) baru menghadirkan peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau pada sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran Danantara dalam mendukung transisi energi Indonesia dengan menekankan integrasinya ke dalam kerangka hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan menelaah peraturan nasional, termasuk UU No. 1 Tahun 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PP No. 10 Tahun 2025 tentang Danantara, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis diperkuat dengan perbandingan praktik SWF global seperti Norwegia dan Australia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Danantara berpotensi berperan sebagai fasilitator, investor, sekaligus penjamin kepastian hukum bagi investasi hijau. Namun, sejumlah tantangan muncul, antara lain risiko greenwashing, fragmentasi regulasi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas publik. Artikel ini menegaskan bahwa efektivitas Danantara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas finansial, tetapi juga oleh integrasi prinsip hukum lingkungan ke dalam tata kelola investasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, kewajiban pengungkapan lingkungan, audit independen, serta partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor kunci agar Danantara mampu memperkuat transisi energi Indonesia sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim.
DISKURSUS PERAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH OLEH LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA
Penelitian ini mengkaji peran Menteri Keuangan sebagai Pembina Indonesia Investment Authority (INA) dalam perspektif hukum keuangan negara. Posisi ganda Menteri Keuangan sebagai Pembina INA sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas INA mencerminkan peran strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pengelolaan fiskal dan perannya sebagai pengawas investasi pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar kewenangan, prosedur, dan substansi kewenangan Menteri Keaungan sebagai Pembina INA berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dikaitkan dengan hukum keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembinaan oleh Menteri Keuangan bersifat atributif, sah secara hukum, dan merupakan manifestasi kehadiran negara dalam pengelolaan keuangan publik dan investasi pemerintah. Pada masa yang akan datang, pelaksanaan Pembinaan INA masih memerlukan penguatan sistem hukum, baik dari aspek struktur kelembagaan, substansi hukum antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman dan tata cara Pembinaan INA, maupun penguatan budaya kelembagaan yang menekankan profesionalisme dan integritas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum keuangan negara serta menjadi masukan praktis bagi upaya reformulasi kebijakan pembinaan dan tata kelola investasi pemerintah melalui INA.
PENGECUALIAN KERUGIAN DANANTARA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA: ANALISIS YURIDIS DAN POTENSI CELAH HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis dan implikasi hukum dari kebijakan pengecualian kerugian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dari kategori kerugian keuangan negara. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Bagaimana analisis yuridis terhadap pengecualian kerugian Danantara dalam perspektif keuangan negara? Kedua, Apakah pengecualian kerugian Danantara dari kategori kerugian keuangan negara dapat menimbulkan celah hukum dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengecualian kerugian Danantara dari kategori kerugian negara bertentangan dengan prinsip lex generalis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena kekayaan yang dikelola Danantara tetap berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan ini menimbulkan beberapa celah hukum, antara lain: (1) ketidakpastian batas antara kerugian bisnis dan kerugian negara; (2) pelemahan pengawasan hierarkis dan pertanggungjawaban hukum; (3) terbatasnya pengawasan eksternal oleh BPK dan DPR; serta (4) berkurangnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, meskipun pengecualian tersebut memiliki legitimasi yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, secara substantif kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap aset negara.
MERANCANG PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERORIENTASI PADA TERSEDIANYA DANA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemberian Izin oleh Pemerintah telah terbukti banyak merusak ekosistem lingkungan hidup, contohnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di pulau-pulau kecil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi studi kasus terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup. Dari hasil penelitian memang putusan pengadilan telah membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di pulau kecil, namun putusan tersebut belum berorientasi pada tersedianya dana pemulihan lingkungan hidup. Untuk itu Peradilan Tata Usaha Negara harus merespon adanya perkara perusakan lingkungan hidup akibat diterbitkannya izin dengan cara menerapkan putusan yang berorientasi pada tersedianya dana pemulihan lingkungan hidup. Adapun amar putusannya adalah dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan yang isinya menghukum badan usaha perusak lingkungan untuk membayar biaya pemulihan yang disetor ke kas negara yang dikhususkan untuk biaya pemulihan lingkungan. Besarnya biaya pemulihan yang harus dibebankan kepada badan usaha perusak lingkungan sesuai dengan prinsip didalam hukum lingkungan yaitu polutter pays. Besarnya biaya pemulihan yang dibebankan juga harus presisi sesuai dengan penghitungan ahli valuasi kerugian lingkungan.
INDEPENDENSI DANANTARA SEBAGAI LEMBAGA SUI GENERIS DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Danantara sebagai lembaga Sui Generis memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan aset negara yang membedakannya dari Kementerian Keuangan, BPK, maupun lembaga lain. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, prinsip-prinsip good governance serta checks and balances sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan investasi negara. Secara konseptual, kedudukannya menuntut independensi yang kuat, namun dalam praktiknya Danantara ditempatkan sepenuhnya di bawah rezim eksekutif sehingga menimbulkan potensi problematika terhadap kemandirian kelembagaannya. Kondisi ini berdampak pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang merupakan pilar utama dalam menjaga pengelolaan aset negara dari intervensi politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori kelembagaan, studi kasus, serta perbandingan dengan praktik di beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan investasi negara sepanjang prinsip good governance dijalankan dan mekanisme pengawasan ditegakkan secara konsisten. Sebaliknya, tanpa penerapan prinsip tersebut, Danantara rentan terhadap intervensi politik, risiko kegagalan tata kelola, serta ancaman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat mengganggu kredibilitas pengelolaan aset negara.
SINERGI HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM PERBANKAN DALAM TATA KELOLA INVESTASI NEGARA: MENUJU NATIONAL INVESTMENT GOVERNANCE FRAMEWORK
Investasi negara dan sistem perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan fiskal, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keterlibatan negara dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan negara dan keadilan sosial. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Keuangan Negara, investasi negara dan sistem perbankan menjadi dua pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intervensi negara dalam aktivitas investasi dan pembiayaan perbankan, sebagaimana terlihat dari kebijakan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) yang mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun untuk memperkuat struktur perbankan BUMN. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menelaah sinergi kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas hukum dalam pengelolaan investasi publik. Hasil kajian menunjukkan pentingnya penguatan dasar hukum serta koordinasi antar lembaga keuangan negara melalui pembentukan National Investment Governance Framework (NIGF) sebagai kerangka hukum integratif yang berlandaskan prinsip good financial governance. Pembentukan NIGF diharapkan dapat menjamin pengelolaan investasi negara yang konstitusional, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
National Investment Governance Framework
PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DALAM DANA ABADI PESANTREN: STRATEGI DAN TANTANGAN KEBERLANJUTAN
Studi ini membahas kebijakan pengelolaan investasi negara melalui dana abadi pesantren sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan pendidikan keagamaan berbasis pesantren di Indonesia. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui mekanisme pendanaan berkelanjutan yang bersumber dari dana abadi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana regulasi investasi dan pengelolaan risiko diterapkan dalam dana abadi pesantren serta apa saja tantangan keberlanjutan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis doktrinal dan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta menggabungkannya dengan analisis deskriptif dan futuristik. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana abadi pesantren sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, kapasitas manajerial, serta mekanisme pengawasan dan transparansi pengelolaan dana. Diversifikasi portofolio investasi, tata kelola profesional, dan pelibatan pesantren secara aktif menjadi faktor kunci keberlanjutan. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas ekonomi pesantren, potensi politisasi dana, dan lemahnya indikator kemandirian lembaga.
PEMBENTUKAN DANA ABADI PERTAMBANGAN: KAJIAN LEGAL ATAS PENGELOLAAN DIVIDEN BUMN SEKTOR MINERBA DALAM KERANGKA SOVEREIGN WEALTH FUND
Pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terjadi perubahan fundamental terkait pengelolaan dividen BUMN yang semula merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam rangka mengelola pendapatan negara dari sumber daya energi tidak terbarukan dan menjamin distribusi manfaat untuk mewujudkan keadilan lintas generasi, muncul gagasan untuk membentuk dana abadi pertambangan dari dividen BUMN sektor Mineral dan Batubara (Minerba) oleh Danantara dalam kerangka Sovereign Wealth Fund (SWF). Tulisan ini membahas tiga permasalahan utama, meliputi: (1) kesesuaian; (2) implikasi; serta (3) peluang, tantangan, dan strategi dalam pembentukan dana abadi pertambangan dari pengelolaan dividen BUMN sektor Minerba oleh Danantara. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa: Pertama, secara legal-normatif, Danantara memiliki legitimasi untuk mengelola dividen BUMN sebagai dana abadi sesuai prinsip dan karakteristik SWF yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat lintas generasi; Kedua, Pembentukan dana abadi ini membawa dampak pada stakeholder utama, yakni BUMN sektor Minerba, pemerintah, dan masyarakat yang secara umum menyebabkan restrukturisasi fiskal, pergeseran orientasi BUMN, peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan tata kelola dan akuntabilitas publik yang memadai; Ketiga, terdapat berbagai peluang dan tantangan dari aspek kepastian hukum, gejolak fiskal, tata kelola kelembagaan, serta mekanisme pengawasan, sehingga diperlukan strategi konsolidatif dan konstruktif untuk memastikan tercapainya tujuan yang dikehendaki dari pembentukan dana abadi ini.
KONTROVERSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT DANANTARA SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA: ADMINISTRATIF ATAU PIDANA KORUPSI?
Transformasi kelembagaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan isu krusial mengenai batas pertanggungjawaban hukum pejabat antara ranah administratif dan pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah kesalahan pejabat Danantara dalam pengelolaan aset negara merupakan pelanggaran administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa kesalahan dalam atribusi, delegasi, atau mandat tanpa kerugian langsung terhadap keuangan negara merupakan kesalahan jabatan (faute de service) yang diselesaikan secara administratif. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan keuntungan pribadi atau kerugian negara substansial termasuk faute personnelle dan harus dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi dan pedoman etik pejabat Danantara guna menegaskan batas yuridis antara tanggung jawab administratif dan pidana serta mencegah kriminalisasi kebijakan publik.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA
Lahirnya Lembaga Pengelola Investasi yang dikenal sebagai Danantara menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan dana negara melalui mekanisme Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia. Lembaga pengelola investasi ini diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan jangka panjang, tidak hanya meningkatkan pemanfaatan aset negara. Meski demikian, isu mengenai transparansi dan akuntabilitas hukum masih menimbulkan polemik, khususnya terkait potensi kerugian investasi, lemahnya instrumen pengawasan, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: sejauh mana regulasi Danantara telah mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta apakah norma yang ada cukup efektif untuk mencegah risiko moral hazard dan menjamin kepentingan negara. Kajian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus utama analisis bertumpu pada regulasi terkait Danantara, prinsip tata kelola yang baik, dan praktik pengelolaan SWF di negara lain seperti Norwegia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fondasi hukum Danantara cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum masih terbatas. Jika dibandingkan dengan Norwegia yang menjunjung keterbukaan penuh, atau Singapura yang menerapkan sistem akuntabilitas ketat, Indonesia belum menyediakan jaminan yang memadai atas perlindungan publik. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui pembaruan regulasi dan peningkatan fungsi lembaga pengawas agar pengelolaan Danantara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta amanat konstitusional perekonomian nasional.
IMPLIKASI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DI BPI DANANTARA
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan peran negara dalam menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi penting bagi kemakmuran rakyat. Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danatara menandai pergeseran paradigma dari penguasaan negara yang bersifat administratif menjadi pengelolaan produktif berdasarkan pendekatan Sovereign Wealth Fund (SWF). Pengelolaan kekayaan negara bergeser dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke BPI Danantara, disertai dengan penghapusan pasal yang berkaitan dengan kekayaan negara di BUMN, serta penghapusan pimpinan BUMN selaku penyelenggara negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan perdebatan akademik mengenai implikasi, terutama mengenai apakah negara masih memiliki kontrol penuh atas pengelolaan kekayaan negara yang ada pada BPI Danantara. Metode pendekatan yang dipilih adalah statute approach, yakni dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Danantara, serta menilai sejauh mana aturan tersebut selaras dengan asas-asas hukum publik, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa runutan Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang interprestasi “penguasaan negara” menjadi lebih substantif dan proactive untuk mengolala kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui kepemilikan saham Seri A, negara memegang kuasa atas aset publik yang ada pada BPI Danantara. Dengan demikian, badan ini bukan hanya sebuah instrumen pengelolaan keuangan, namun juga menjadi manifestasi ideal konstitusi Indonesia di mana negara melakukan pengelolaan kekayaan negara dengan transparan, terbuka, dan professional untuk kemakmuran rakyat.