[1]
“KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA”, paphtnhan, vol. 3, no. 1, pp. 235–258, Mar. 2026, doi: 10.55292/x2aav250.