[1]
“REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF (ANALISIS KRITIS PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA)”, paphtnhan, vol. 1, no. 1, pp. 323–336, Dec. 2023, doi: 10.55292/efnxvp92.