“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya” (2024) Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), pp. 23–50. doi:10.55292/a5av9g75.