[1]
2026. URGENSI INTEGRASI MODEL PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 3, 1 (Mar. 2026), 51–66. DOI:https://doi.org/10.55292/ehajq918.